Begini Penjelasan Pemkab Gunungkidul Soal KLB Antraks

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul mengaku berhati-hati dalam menerapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Antraks di Bumi Handayani.

Sekda Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) Antraks merupakan salah satu bentuk kebijakan yang perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek.

“Itu bisa jadi salah satu bahan pertimbangan. Tapi kami belum melangkah ke sana. Perlu dikoordinasikan terlebih dahulu sejauh mana kejadian antraks yang sudah terjadi. Itu kami cermati kembali apakah akan mengambil KLB atau tidak,” kata Suhartanta, Kamis (14/3/2024).  

Sementara terkait dengan penggantian hewan ternak yang mati di Padukuhan Kayoman akibat antraks, Suhartanta menyampaikan Pemkab telah menyusun Perda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan.

Perda tersebut, kata dia perlu ditindaklanjuti dengan pedoman teknis berupa Perbup yang juga menjadi alat untuk menjalankan Perda. “Peraturan Bupati nya saat ini sedang disiapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kita dalam melangkah harus melihat kondisi regulasi. Secara alur bisa [dilakukan penggantian] tetapi kami perlu landasan,” katanya.

BACA JUGA: Kasus Antraks Kayoman, Mayoritas Warga Mengalami Gejala Diare dan Demam

Sebelumnya, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul, Wibawanti Wulandari mengatakan hingga kini, regulasi berupa peraturan daerah (perda) tersebut tinggal menunggu pemberian nomor register.

Dia mengatakan nomenklatur perda tersebut adalah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan. Dalam Perda itu juga memuat larangan konsumsi, mengedarkan, menjualbelikan bangkai atau hewan yang mati terutama akibat penyakit. “Perdanya 2023 akhir, belum ada nomor karena ya baru saja [selesai dirancang],” kata Wibawanti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.