64.059 Peserta PBI APBN di Bantul Nonaktif, Ini Penjelasan Dinsos
Dinsos Bantul mencatat 64.059 peserta PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN dinonaktifkan hingga Oktober 2026. Pemkab siapkan anggaran Rp60 miliar.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melihat mesin pengolahan sampah yang nantinya ditempatkan di Bawuran seusai penandatanganan kerja sama Pemkot Jogja dan Pemkab Bantul soal pengolahan sampah, Jumat (17/5/2024)
Harianjogja.com, JOGJA—Pemkot Jogja dan Pemkab Bantul menandatangani kerja sama soal pengolahan sampah untuk mengatasi darurat sampah yang ada di Kota Jogja. Seremonial penandatanganan dilakukan di komplek Kepatihan Pemda DIY disaksikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Jumat (17/5/2024).
Dalam kerja sama pengolahan sampah itu Pemkot Jogja secara bertahap akan mengirimkan sampahnya ke Bantul sampai dengan 60 ton. Pemkab Bantul nantinya akan mengolah sampah itu dengan mesin khusus yang dimilikinya. Pemkot Jogja akan membayar per ton sampah yang dibuang ke Bantul itu.
Sri Sultan mengatakan, kerja sama itu perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah. Ia juga mengingatkan agar jangan sampai kapasitas mesin dalam mengolah sampah per hari tidak tercapai, sehingga merugi. Dia juga meminta agar sisa sampah yang diolah bisa diserap oleh UMKM.
"Jadi sampah yang dihasilkan masyarakat itu nanti bisa menghasilkan bagi masyarakat sendiri," katanya.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menerangkan, sampah yang diterima dari Kota Jogja nantinya dilakukan pemilahan kemudian dikarbonasi untuk sampah yang bersifat residual. Dengan demikian sampah akan selesai, tuntas ditempat itu dan pihaknya berkomitmen akan meningkatkan skala dan kapasitas pengelolaannya.
"Pengolahan yang lebih modern juga tengah kami siapkan di sebelah Bawuran yakni mengolah sampah menjadi papan yang bisa digunakan di sektor industri lanjutan. Selain itu juga akan diproduksi sampah organik itu pupuk kompos yang akan dimanfaatkan untuk memberikan dukungan ke lumbung mataram DIY," katanya.
Menurut Halim, kapasitas pengolahan sampah yang di Bawuran nantinya dilakukan bertahap sampai mencapai 100 ton. Untuk sementara ini pihaknya baru akan mengoptimalkan sampai dua modul saja dengan kapasitas 50 ton. Secara bertahap nantinya kapasitas pengolahan akan dimaksimalkan sampai 100 ton.
"Kapasitas 100 ton itu hanya yang ada di ITF Bawuran, di luar itu banyak TPST yang disiapkan untuk mengolah sampah dari Bantul," pungkas dia.
Pj Walikota Jogja Singgih Raharjo mengatakan, sejak pertengahan April lalu pihaknya sudah mengirim sampah ke Bantul untuk diolah. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut kolaborasi yang sudah terjalin sebelumnya. Nantinya maksimal sebanyak 60 ton sampah dari Kota Jogja bisa diolah Pemkab Bantul.
"Total sampah yang belum tertangani dan kami kerjasamakan dengan Bantul ada sekitar 60 ton, jadi tidak ada lagi sampah yang tersisa di Jogja," ujarnya.
Singgih tidak mau membeberkan betapa biaya yang dibayarkan Pemkot Jogja untuk setiap ton sampah yang diolah oleh Bantul. Hanya saja dia menyebut bahwa pihaknya hanya menggunakan jasa Pemkab Bantul dalam menangani sebagian sampah yang dihasilkan wilayahnya.
"Mesinnya dari Bantul dan modalnya kami membeli jasa. Ini juga salah satu solusi kami lantaran lahan sempit di Jogja," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dinsos Bantul mencatat 64.059 peserta PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN dinonaktifkan hingga Oktober 2026. Pemkab siapkan anggaran Rp60 miliar.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 7 November 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jadwal tiap stasiun dan tarif tiket Rp8.000.
FSMR ISI Jogja mengembangkan ARTI untuk menghimpun, mengelola, melestarikan, dan menyebarluaskan karya seni digital dosen serta mahasiswa.
BPS mencatat IPM DIY 2026 mencapai 83,43 atau tumbuh 1,15%. Kota Jogja mencatat nilai tertinggi sebesar 90,28.
FIPGB menyoroti pembatasan gas oleh PGN yang dinilai membuat industri tak sepenuhnya menikmati harga LNG US$13 per MMBTU hingga akhir 2026.
Pemerintah menargetkan revisi keempat aturan DHE SDA rampung akhir November 2026, termasuk relaksasi konversi valas ke rupiah hingga 100%.