Waspadai Kecurangan PPDB 2024, ORI DIY dan Forpi Bantul Lakukan Pemantauan

Stefani Yulindriani Ria S. R Minggu, 23 Juni 2024 16:37 WIB

Waspadai Kecurangan PPDB 2024, ORI DIY dan Forpi Bantul Lakukan Pemantauan

Sejumlah orang tua calon siswa SMP saat berkonsultasi dengan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kantor Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga (Disdikpora) Bantul, Senin (19/6/2023)./Harian Jogja-Ujang Hasanudin

Harianjogja.com, BANTUL—Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY dan Forum Pemantau Independen (Forpi) Bantul memetakan ada beberapa potensi kecurangan selama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Keduanya akan awasi berbagai potensi kecurangan tersebut.

Berdasarkan data ORI DIY selama proses PPDB 2023 silam ada 48 permasalahan yang ditemukan. Dari jumlah tersebut paling banyak terjadi yaitu terkait sistem PPDB mencapai 10 permasalahan, perpindahan tugas orang tua (PTO) 9 permasalahan, dan menumpang kartu keluarga (KK) anggota keluarga lain, serta zonasi masing-masing 6 permasalahan.

Kepala Bidang Pencegahan Maladministrasi ORI DIY, Chasidin berkomitmen terus mengawasi proses pelaksanaan PPDB. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) di setiap kabupaten kota telah merancang kebijakan yang lebih ketat untuk mengantisipasi kasus tersebut.

Ia mencontohkan untuk jalur zonasi, Disdikpora telah mengatur agar hanya anak atau cucu untuk calon siswa yang terdaftar di KK famili lain. Hal itu dapat mengantisipasi adanya kasus numpang KK pada PPDB kali ini. Jalur PTO berpotensi ada kecurangan lantaran seringkali calon siswa mendaftar dengan wali yang domisili di DIY.

“Kemudian untuk Jalur PTO, kalau wali biasanya bukan wali yang sebenarnya [modus PTO]. Itu sudah diantisipasi agar boleh wali tetapi harus ada penetapan pengadilan,” ujarnya, Minggu (23/6/2024). ORI DIY mendorong agar orang tua siswa melaporkan apabila ada dugaan terjadi kecurangan pada PPDB 2024.

Anggota Forpi Bantul, Abu Sabikhis menambahkan jalur afirmasi dan PTO dinilai memiliki potensi kecurangan dalam PPBD 2024. Dia mengaku saat ini telah mendapatkan beberapa keluhan orang tua murid yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal mereka bermaksud untuk mendaftar pada jalur tersebut.

“Hanya keluh kesah masyarakat yang tidak memiliki kesempatan disitu [jalur afirmasi], karena tidak menerima program bantuan [bansos]. Persepsi mereka tidak masuk DTKS. Kita sarankan untuk cek by name KK [apaakh] masuk DTKS atau tidak,” ujarnya.

Ia mengimbau orang tua murid tersebut mengecek kembali data dirinya ke DTKS atau menanyakan ke Dinas Sosial (Dinsos) Bantul terkait hal tersebut. PPDB jalur PTO yang mendapatkan kuota mencapai 5% dari total daya tampung sekolah tidak transparan dalam penyelenggaraannya. Orang tua murid selama ini tidak dapat memantau jumlah kursi yang telah terisi untuk jalur tersebut selama proses seleksi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Tags: PPDB