BPBD Sleman Waspadai Lahar Dingin Merapi dan Angin Kencang
BPBD Sleman mewaspadai banjir lahar dingin Merapi, angin kencang, banjir, petir, dan longsor menjelang musim hujan.
Ilustrasi penambangan pasir/JIBI
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP ESDM) DIY mencatat masih ada puluhan penambangan ilegal yang beroperasi di Sungai Progo. Untuk itu, DPUP ESDM DIY menyerahkan upaya penegakan hukum pada aparat penegak hukum.
"Izin yang masih berlaku di Sungai Progo ada 25, terdiri Izin Usaha Pertambangan [IUP] dan Izin Pertambangan Rakyat [IPR]. Sedangkan [penambangan] ilegal ada 28 titik," kata Kepala DPUP-ESDM DIY Anna Rina Herbranti, Selasa (2/7/2024).
BACA JUGA: KPP Sebut 90 Persen Tambang di Kali Progo Ilegal
Dia menyampaikan pihaknya telah melakukan pendataan dan identifikasi pada penambangan ilegal yang ada disana. Menurutnya, pihaknya pun telah memberikan teguran secara lisan dan tertulis dengan pemberian surat himbauan kepada pelaku penambangan ilegal di sana.
"Kita tembuskan ke aparat penegak hukum [APH], kepolisian, kejaksaan dan ke lembaga atau instansi Pemda DIY dan Pemkab. Karena kewenangan penegakan hukum terhadap penambangan ilegal oleh APH," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Sleman mewaspadai banjir lahar dingin Merapi, angin kencang, banjir, petir, dan longsor menjelang musim hujan.
Polda DIY mengamankan 157 orang pascademo 10 November di Jogja. Sebanyak 21 anak di bawah umur diproses untuk dipulangkan.
Budayawan UI Ngatawi Al-Zastrow mengingatkan pentingnya literasi sejarah untuk menangkal propaganda radikal dan menjaga nasionalisme generasi muda.
Saan Mustopa menyebut kebijakan bepergian anggota DPR menjadi kewenangan fraksi. Anggota diharapkan berada di Jakarta selama masa sidang hingga 17 Desember.
HP murah dengan fitur HDR ini bisa dipertimbangkan untuk fotografi harian. Ada Redmi, POCO, dan TECNO mulai Rp1 jutaan.
LBH Yogyakarta menyebut tidak ada penjarahan dalam aksi 10 November. LBH juga menyoroti penangkapan massa dan dugaan penggunaan kekuatan berlebih.