Cabai Rawit Jadi Primadona Hortikultura Sleman pada Semester I 2026
Cabai rawit mendominasi luas tanam hortikultura di Sleman pada semester I 2026 dengan harga petani mencapai Rp56.059,01 per kilogram.
Ilustrasi hujan deras disertai angin./Pixabay
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul menyampaikan hujan deras yang terjadi pada Kamis (4/7/2024) tidak terlalu berdampak pada sumber air atau akses air bersih masyarakat.
Kepala BPBD Gunungkidul, Purwono mengatakan hujan Kamis lalu merupakan anomali cuaca. Pasalnya, musim kemarau masih akan terjadi hingga September 2024. “Hujan kemarin relatif merata di seluruh wilayah Gunungkidul, tapi tidak signifikan terhadap ketersediaan air baku,” kata Purwono dihubungi, Jumat (5/7/2024).
Kata dia, BMKG juga sudah memprediksi adanya hujan ringan di sisi selatan, Gunungkidul sisi utara. Potensi hujan semakin ke utara semakin tinggi.
Adapun, status darurat kekeringan masih sampai Agustus 2024. Hingga saat ini, masih ada sembilan kalurahan yang meminta dropping air yaitu Giriharjo dan Girisuko di Kapanewon Panggang; Planjan di Kapanewon Saptosari; Giripanggung dan Tepus di Kapanewon Tepus. Semugih di Kapanewon Rongkop. Masih ada di Balong, Karangawen, dan Jepitu di Kapanewon Girisubo. “Total 160 tangki yang sudah kami distribusikan. Per tangki 5.000 liter,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Cabai rawit mendominasi luas tanam hortikultura di Sleman pada semester I 2026 dengan harga petani mencapai Rp56.059,01 per kilogram.
Perbaikan 256 RTLH di Gunungkidul ditargetkan selesai akhir Agustus 2026. Hingga akhir Juli, 101 rumah telah rampung dibangun.
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri nonblok di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
BI menyiapkan GPIPS untuk memperkuat pengendalian inflasi pangan dan menjaga stabilitas harga melalui penguatan produksi serta distribusi.
Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Banyumas ditargetkan dimulai Oktober 2026 dan mulai beroperasi pada tahun depan.
KPU Kulonprogo menyiapkan kurikulum demokrasi yang terintegrasi dalam mata pelajaran Pancasila atau PKN di sekolah dan madrasah.