Kasus KDRT Masih Mendominasi Meski Kekerasan di Sleman Turun
Kasus kekerasan di Sleman turun menjadi 286 pada 2025, namun KDRT masih mendominasi. Pemkab memperkuat pencegahan melalui keluarga dan RBI.
Pilkada 2024 - Ilustrasi/Antara
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Partai Nasdem belum juga menerbitkan surat rekomendasi untuk Sutrisna Wibawa-Sumanto dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Dengan begitu, hanya Nasdem yang belum menerbitkan surat rekom di antara partai koalisi Demokrat, PKS, dan Gerindra.
Sekretaris DPW Partai Nasdem DIY, Suharno mengatakan masih menunggu kelengkapan administrasi seperti hasil survei terhadap pasangan calon (paslon). “Turun, turun surat rekomnya, setelah 22 Agustus. Kurang hasil survei saja,” kata Suharno dihubungi, Rabu (14/8/2024).
Disinggung ihwal potensi terbentuknya tiga poros, Suharno menegaskan pihaknya optimis memenangi Pilkada 2024.
BACA JUGA: DPP PKS Beri Rekomendasi untuk Sutrisna Wibawa
Ketua DPC PKB Gunungkidul, Sutiyo mengatakan mitra koalisi dan calon yang akan diusung masih dinamis, belum ada keputusan. “Surat rekom ya paling tidak tanggal 25 Agustus,” kata Sutiyo.
Adapun Bupati Gunungkidul, Sunaryanta yang telah mendapat surat rekom dari DPP PAN mengatakan masih membangun komunikasi lagi dengan partai lain. Pasalnya, PAN harus mendapat mitra koalisi untuk dapat mendaftarkan pasangan calon ke KPU. “Mudah-mudahan bisa dapat rekom partai lain. Tapi saya belum akan menjelasakan detail tentang ini,” kata Sunaryanta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kasus kekerasan di Sleman turun menjadi 286 pada 2025, namun KDRT masih mendominasi. Pemkab memperkuat pencegahan melalui keluarga dan RBI.
Jadwal KRL Solo-Jogja Sabtu 1 Agustus 2026 lengkap dari Stasiun Palur hingga Yogyakarta. Tersedia 12 perjalanan dengan tarif Rp8.000.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 1 Agustus 2026 lengkap dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tersedia 15 perjalanan dengan tarif Rp8.000.
Pemkab Bantul memastikan izin Gereja Misi Sejahtera akan diberikan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.
Tambahan dana transfer ke daerah telah dihitung pemerintah dan kini menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan.
Data pariwisata DIY dinilai belum utuh. Sensus Ekonomi 2026 diharapkan memperbaiki kualitas data untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.