Banyak Kawasan Rawan Longsor, Bantul Butuh Puluhan EWS

Harianjogja.com, BANTUL—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul mencatat wilayah Bantul masih kekurangan puluhan early warning system (EWS) longsor. Pada 2024 ini baru diajukan dengan dana keistimewaan (Danais) untuk pengadaan tahun 2026.

BPBD Bantul mencatat saat ini hanya ada tujuh EWS longsor di wilayah Bantul. EWS tersebut terletak di Srimartani, Sitimulyo, Dlingo, dan Imogiri. Staf Bidang Pencegahan , Kesiapsiagaan dan Pasca Bencana, BPBD Bantul, Budianta mengatakan keberadaan tujuh EWS tersebut masih belum memenuhi kebutuhan. 

BACA JUGA : Jangan Panik! Selasa Pekan Depan BPBD Jogja Gelar Simulasi, Bunyikan Sirene EWS Banjir

"Kalau kita hitung kebutuhan masih banyak, sekitar 50 EWS pun di perlukan di semua daerah rawan longsor," katanya, Selasa (12/11/2024).

Kebutuhan EWS longsor tersebut selaras dengan banyaknya titik rawan longsor di Bantul yang mencapai belasan titik. Titik rawan longsor tersebut terletak di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan; Kalurahan Wonolelo, Kapanewon Pleret; Kalurahan Sriharjo, dan Wukirsari, Kapanewon Imogiri; Kalurahan Muntuk dan Terong, Kapanewon Dlingo; Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong; Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek; dan Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak.

Setiap titik rawan longsor potensi ancaman terhadap lingkungan sekitar beragam, beberapa mengancam pekarangan, dan jalan. Sementara menurutnya, tidak ada titik longsor yang mengancam pemukiman. Menurutnya, hal itu telah diantisipasi dengan pembangunan pemukiman jauh dari tebing yang rawan longsor.

Anggaran terbatas menyebabkan tidak ada pengadaan EWS longsor tahun ini. Pihaknya telah mengajukan pengadaan EWS tahun ini dengan alokasi anggaran Danais untuk tahun 2026.  "Tahun 2026, kita mengajukan 5 EWS," katanya.

BACA JUGA : Kerap Terjadi Hujan, Bantul Masih Krisis EWS Banjir

Menurutnya, tidak ada pengajuan EWS dari APBD tahun 2025. Hal itu lantaran anggaran pengadaan EWS dinilai cukup tinggi. Biaya pengadaan satu EWS longsor mencapai Rp50 juta. 

"[Pengajuan] APBD enggak ada, karena biaya terlalu mahal untuk EWS. Itu biasa jadi prioritas dana dari luar [APBD]," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.