Menteri LH Hanif Faisol Nurofi Minta DIY Tingkatkan Pengelolaan Sampah Sisa Makanan

Harianjogja.com, BANTUL—Kementerian Lingkungan Hidup mencatat produksi sampah di DIY tahun 2023 sebagian besar merupakan sampah sisa makanan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofi meminta agar Pemda DIY merancang langkah penanganan sisa sampah makanan tersebut. 

Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) jumlah sampah food waste atau sisa makanan yang diproduksi masyarakat DIY tahun 2023 yang mencapai 50,56% dari total sampah yang ada. Dia pun meminta masyarakat dan Pemda DIY menaruh perhatian pada pengelolaan sampah tersebut. 

"Food waste itu barang komersial kalau kita olah dengan cerdas. Ini yang akan sisa nanti. Sehingga sambil menunggu penataan [tempat dan teknologi pengelolaan sampah] ini harus segera dilakukan," katanya di TPST Piyungan, Senin (18/11/2024).

BACA JUGA : Raih Simpati & Dukungan Warga Jogja Usai Resik Resik Sampah, Paslon Nomor 2 Hasto Wawan Ucapkan Matur Nuwun

Dia menuturkan, sebelum TPST Piyungan ditutup ada sekitar 1.300 ton sampah per hari yang diolah disana. Menurutnya, pasca penutupan TPST Piyungan, Pemda DIY dan kabupaten kota harus gencar mengelola sampah masing-masing mulai dari hulu.

"Kai minta kepala dinas [DLHK DIY dan DlH kabupaten/kota di DIY] agar membentuk bank sampah unit di hulu dan memperbanyak penyuluh lingkungan hidup untuk pilah dan pilih sampah," ujarnya.

Dia menilai peran masyarakat untuk mengurangi produksi sampah akan berpengaruh pada pengelolaan sampah yang ada di setiap wilayah. Ketika masyarakat sebagai yang memproduksi sampah mampu mengolah sampahnya melalui bank sampah maka, volume sampah anorganik yang diolah di tempat pengolahan sampah dapat ditekan. Ia menilai perlunya peran masyarakat untuk menggencarkan pilah dan pilih sampah untuk menekan jumlah sampah yang diolah di tempat pengolahan sampah.

Hanif Faisol Nurofi mengapresiasi kebijakan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menutup TPST Piyungan beberapa waktu lalu. Penutupan TPST Piyungan dengan tujuan penataan tempat tersebut menurutnya berimplikasi pada peningkatan kesadaran setiap wilayah untuk mengelola sampahnya masing-masing. 

"Pak Gubernur telah mengambil langkah kebijakan dengan memberikan pelajaran ke kita semua. Bahwa pengelolaan sampah wajib dilakukan secara intensif di hulu," katanya.

Dia menilai penutupan TPST Piyungan tersebut juga berimplikasi pada kondisi depo-depo sampah di wilayah lain yang dipenuhi dengan tumpukan sampah. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditangani pemerintah daerah setempat. 

"Depo itu sangat meresahkan masyarakat dan mencemarkan lingkungan. Sehingga kami minta dihentikan [sampah di depo dikelola]. Penegakan hukum akan menjadi pertimbangan kami, bila mana itu tidak segera ditangani," katanya.

Menurut dia, penataan TPST Piyungan masih terus dilakukan. Saat ini kandungan metan dari sampah yang ada disana tengah dihitung. "Kita sedang hitung metan yang bisa dikelola lebih lanjut. Disebelah sana sampah yang tidak aktif yang disiapkan untuk langkah capting [penangkapan] selanjutnya," katanya. 

BACA JUGA : Rawan Sampah Liar, Dua Depo di Jogja Ini Dijaga Petugas Linmas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul Bambang Purwadi meminta masyarakat sebagai produsen sampah untuk mengolah sampahnya masing-masing. Pengolahan sampah organik menurutnya telah dilakukan dengan menggunakan jugangan dan mengolahnya menjadi pupuk organik. Dia berharap melalui bank sampah, sampah masyarakat di Bantul yang dikelola di tempat pengolahan sampah dapat ditekan jumlahnya.

Sementara untuk mengolah sampah anorganik, telah ada 534 bank sampah aktif di Bantul yang dapat dimanfaatkan masyarakat. "Bank sampah tersebut mampu mendaur ulang sampah hingga 2,5 ton per hari," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.