Puncak Kemarau Agustus, Warga Gunungkidul Diminta Hemat Air
BPBD Gunungkidul meminta warga menghemat air saat puncak kemarau Agustus 2026. Sebanyak 184 tangki air bersih telah disalurkan ke wilayah terdampak kekeringan.
Kemiskinan - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—Pemkab Sleman menegaskan komitmennya untuk terus menurunkan angka kemiskinan di wilayah Bumi Sembada. Berbagai program telah dijalankan untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik.
“Tidak hanya dalam bentuk bantuan sosial, tapi juga ada program beasiswa bagi keluarga kurang mampu,” kata Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo saat menghadiri acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Gedung Serba Guna Sleman, Rabu (18/12/2024).
Dia menjelaskan, untuk beasiswa kuliah ini diwujudkan dalam program Sleman Pintar. Total di 2024 ada 563 anak yang mendapatkan beasiswa ini dengan total nilai anggaran sebesar Rp6,2 miliar.
“Untuk kuliah gratis ini, kami telah bekerja sama dengan Amikom, Unisa dan Polbangtan. Program beasiswa juga masih dilanjutkan di tahun depan,” katanya.
Selain beasiswa kuliah, Pemkab Sleman juga menganggarkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) senilai Rp13,3 miliar di tahun ini. Program perlindungan ada tiga, yakni di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.
“Jadi JPS untuk mengakomodasi warga yang belum mendapatkan bantuan apapun bisa mengajukan ke dinas sosial,” katanya.
Bupati mengakui, Pemkab Sleman juga telah memberikan bantuan sandang dan pangan setiap bulan kepada 420 penyandang disabilitas, 470 Anak Terlantar, dan 2.500 Lanjut Usia Telantar. Total anggaran di tahun ini sebesar Rp9 miliar rupiah.
Selanjutnya, juga ada program Bantuan Sembako Sleman Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (SEMANGAT) yang disalurkan setiap bulan kepada 1.720 keluarga miskin. Anggaran yang disiapkan untuk program ini sebanyak 3,1 miliar dan akan meningkat setiap tahunnya.
“Kami juga melakukan pelatihan dan pendampingan usaha untuk pengentasan kemiskinan,” katanya.
Di tahun ini telah dilaksanakan pelatihan kepada 430 keluarga penyandang disabilitas dan 250 keluarga miskin. Pemkab Sleman juga menyalurkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif. Bantuan Usaha kepada 180 Orang dan 15 Kelompok Perempuan rawan sosial ekonomi di Sleman.
“Kami juga menginisiasi bantuan bagi anak muda dalam program Pejuang Ekonomi Muda Sleman (PEDAS) sebanyak 50 anak muda dari keluarga miskin dengan anggaran Rp700 juta,” katanya.
Angka kemiskinan di Kabupaten Sleman di 2024 sebesar 7,46%. Capaian ini menurun 0,06% dibandingkan dengan jumlah di 2023 sebesar 7,52%.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman, Diah Retnoningsih mengatakan, data kemiskinan yang ada mengacu pada hasil survei yang dilaksanakan oleh BPS Sleman. berdasarkan survei ini, kemiskinan di 2024 tercatat sebesar 7,46%.
Menurut dia, capaian ini menunjukan tren yang positif dikarenakan jumlah warga miskin di Bumi Sembada terus mengalami penurunan di setiap tahunnya. Sebagai Gambaran, pada 2019 lalu, angka kemiskinan sempat berada di angka 7,41%.
Namun, sambung Diah, pandemi corona yang terjadi di 2020 membuat jumlah keluarga miskin naik menjadi 8,12%. Tren kenaikan juga masih terjadi di 2021 yang mencapai 8,64%.
Setelah pandemi mereda atau tepatnya di 2022, tingkat kemiskinan di Sleman kembali turun di 7,74%. “Tahun lalu angka kemiskinan di posisi 7,52,” kata Diah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Gunungkidul meminta warga menghemat air saat puncak kemarau Agustus 2026. Sebanyak 184 tangki air bersih telah disalurkan ke wilayah terdampak kekeringan.
Kajati DIY Sri Kuncoro menemui Wagub Paku Alam X untuk memperkuat sinergi dan siap mendampingi program Pemda DIY dalam aspek hukum.
Cristiano Ronaldo menyampaikan dukungan kepada Lionel Messi setelah ayahnya, Jorge Messi, meninggal dunia pada usia 68 tahun.
Prabowo mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI dan Aida Budiman sebagai Deputi Senior. DPR segera gelar fit and proper test.
Imigrasi menolak 9.394 paspor sepanjang Januari-Juli 2026 karena terindikasi TPPO dan pekerja migran ilegal.
Dua perkara pelanggaran miras dan minuman oplosan di Bantul diputus dengan total denda Rp16 juta. Barang bukti turut dimusnahkan.