Kasus PMK Naik Lebih Awal, Kementan Bentuk Satgas PMK Nasional

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah membentuk Satgas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) nasional untuk menangani dan mengendalikan kasus PMK di Indonesia yang peningkatannya terjadi lebih awal. Vaksinasi dan biosekuriti jadi beberapa aspek penting dalam penanganan PMK.

"Kami telah membuat tim satgas PMK nasional, termasuk juga membentuk tanggung jawab per provinsi. Kami juga sudah membuat hotline, membuat grup WA untuk menampung pelaporan langsung dari para peternak," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda pada Sabtu (11/1/2025) di sela-sela Workshop Kolaborasi Sistematis Penanganan dan Pengendalian Wabah Penyakit Mulut dab Kuku (PMK) di Sleman.

BACA JUGA : Peningkatan Kasus PMK Tak Signifikan, DKPP Bantul Tak Tutup Pasar Hewan

Agung sebelumnya telah memprediksi akan terjadinya peningkatan kasus PMK di awal tahun 2025 ini. Proyeksi peningkatan kasus ini tak bisa dilepaskan dari perubahan cuaca yang cukup ekstrim bagi kondisi ternak. Namun prediksi peningkatan kasus yang diestimasi terjadi pada Januari dan Februari justru datang lebih awal pada Desember. Selain perubahan cuaca ekstrim, tingginya mobilisasi ternak muda disinyalir jadi pemicu peningkatan kasus PMK yang lebih awal.

"Tetapi seperti saya sampaikan karena ada perubahan cuaca yang cukup ekstrim di bulan Desember dan mobilisasi ternak-ternak muda untuk mengisi stok kebutuhan puasa dan juga Idul Adha itu maka kasusnya ternyata sudah agak tinggi di pekan ketiga Desember 2024 kemarin," ungkapnya 

Merespons kasus PMK yang mulai meningkat di akhir 2024, Kementerian Pertanian selanjutnya membentuk Satgas PMK Nasional dan mendistribusikan vaksin. Keberadaan Satgas PMK untuk menjaring kolaborasi dan sinergi dalam rangka pengendalian PMK sampai ke tingkat daerah.

"Termasuk memonitor tindakan-tindakan yang sudah dilakukan untuk merespons laporan dari para peternak yang masuk dalam hotline yang sudah kami buat," katanya.

Laporan yang ke hotline atau Satgas PMK Nasional selanjutnya akan diteruskan ke petugas di lapangan untuk memberikan minimal informasi kepada para peternak edukasi terkait dengan penanganan PMK. Langkah konkret juga dilakukan dengan pemberian obat hingga vaksinasi sesuai kondisi ternak. "Tentu langkah konkret, apakah itu pemberian obat, vaksinasi di sekitar kasus dan seterusnya," tuturnya. 

Guna melaksanakan kegiatan vaksinasi sebagai strategi pengendalian dan penanggulangan PMK, saat ini Kementerian Pertanian telah menyiapkan empat juta dosis vaksin, beserta obat, vitami, dan disinfektan. 

"Tentu empat juta ini, mudah-mudahan nanti kalau kurang, masih ada tambahan, kami upayakan yang lain. Tetapi, setidaknya dari empat juta ini, kami akan prioritaskan untuk daerah-daerah yang berisiko tinggi. Kami sudah memetakan, termasuk Jawa Tengah, DIY ini," ungkapnya. 

BACA JUGA : Diberi Lampu Hijau Gunakan BTT untuk Atasi PMK, DKPP Bantul Belum Gunakan, Ini Alasannya

Agung tinggal menunggu surat permintaan vaksin dari kepala dinas terkait. Hingga kini Agung mencatat sudah ada tiga provinsi yang mengajukan pengedropan vaksin, yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kalau 

"Kami meminta surat dari dinas provinsi untuk kebutuhan vaksinnya dan kami akan dropping secara bertahap. Kalau hari ini sudah ada masuk suratnya, hari ini juga kami kirim, dan mereka harus punya progres target untuk implementasinya, kalau tidak ya tidak akan kirim lagi," tegasnya. 

Di tingkat kampus, Fakultas Peternakan (Fapet) UGM bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan PMK. Dekan Fapet UGM, Prof. Ir. Budi Guntoro yang juga hadir dalam workshop mengungkapkan pembentukan Satgas ini sebagai respons melihat situasi dan kondisi kasus PMK di DIY dan Nasional yang terus meningkat.

"Khusus Fakultas Peternakan memang kamo membentuk Satgas, memang tanggung jawab kami, sebenarnya antara Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Peternakan kami bersama-sama membantu pemerintah dalam rangka untuk penanganan dan pengendalian [PMK]," katanya. 

Satgas Penanggulangan PMK Fakultas Peternakan UGM ini nantinya memastikan pencegahan dan penanganan PMK bisa dilakukan lebih cepat dan sistematis. Perwakilan tim dosen Fapet UGM juga telah diterjunkan untuk melakukan survei awal ke lokasi ternak yang terkena PMK di Gunungkidul.

"Di sisi Fakultas Peternakan, kami bergerak sampai membantu pemerintah daerah dalam nanti penyebaran vaksinasi dan penanganan," ujarnya. 

Budi mengingatkan langkah penting yang perlu dilakukan terkait PMK yakni biosekuriti. Dijelaskan Budi, biosekuriti ini merupakan tindakan untuk mencegah penularan penyakit atau kontaminasi ke dalam atau keluar dari suatu tempat. Dalam kasus ini, penting untuk melindungi ternak dari virus sejak dini. "Tugas dari Satgas adalah menyosialisasi terutama untuk biosekuriti untuk peternak-peternak di sekitar DIY," katanya.