Muhammadiyah Hampir Rampung Kantongi Izin Tambang Batu Bara, Ini Kata Menteri ESDM

Harianjogja.com, BANTUL—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia memastikan proses pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah telah memasuki tahap akhir. Bahkan, penandatanganan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dipastikan selesai pada Maret 2025.

Bahlil mengungkapkan hal tersebut seusai menghadiri agenda safari Ramadan di Madrasah Mu'allimin Muhamadiyah, Argorejo, Sedayu, Bantul, Senin (10/3/2025). Menurutnya, Muhammadiyah kini tengah menyelesaikan tahap penerimaan wilayah yang akan ditambang.

"Untuk Muhammadiyah sekarang sudah berproses. Mungkin insyaallah dalam bulan-bulan suci Ramadan ini saya akan menandatangani WIUPK-nya, supaya bisa meningkat menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan bisa melakukan produksi," katanya. 

BACA JUGA: Muhammadiyah Disebut Bakal Kelola Tambang

Menurut Bahlil, regulasi terkait hal ini telah diakomodasi dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang baru. Salah satu organisasi yang dipastikan akan menerima izin tambang adalah Muhammadiyah.

Ia menegaskan bahwa izin yang diberikan kepada Muhammadiyah hanya berlaku untuk penambangan batu bara. "Di tambang batu bara saja. Saya rencanakan di bulan-bulan ini selesai," kata Bahlil.

Di sisi lain diberitakan sebelumnya Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah masih menunggu laporan resmi dari tim yang mengurusi izin pengelolaan tambang. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memperoleh informasi detail terkait perkembangan izin tersebut.

"Kami belum memperoleh (laporan) dari tim. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri tentu itu terkait dengan policy Pak Menteri," ujar Haedar saat ditemui di Kantor PP, Rabu (18/12/2024). 

Haedar menegaskan apabila izin pertambangan itu memang diperuntukkan bagi Muhammadiyah, maka biasanya akan ada pertemuan lanjutan antara tim Muhammadiyah dengan pihak Kementerian ESDM.

"Tentu akan ada pertemuan biasanya, antara tim dengan tim Kementerian," lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.