Aturan Batas Belanja Pegawai Ditunda, Pemkab Kulonprogo Siapkan Penataan APBD
Batas belanja pegawai 30 persen ditunda. Kulonprogo masih mencatat belanja pegawai sekitar 36 persen dari total APBD.
Foto ilustrasi lampu penerangan jalan umum yang kurang memadahi - StockCake
Harianjogja.com, KULONPROGO – Berdasarkan pemetaan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kulonprogo, masih kurang sekitar 10.600 unit lampu penerangan jalan umum (LPJU) di jalan yang menjadi kewenangan Pemkab. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membuat terang jalan kabupaten lantaran pemasangan LPJU tiap tahunnya hanya berjumlah puluhan sampai maksimalnya ratusan unit. Angka kurang LPJU tersebut merata di seluruh kapanewon yang ada.
BACA JUGA: Kulonprogo Masih Gelap Gulita
Misalnya saja di Kalurahan Hargotirto, Kokap yang masih ada jalan kabupaten tanpa LPJU sampai sekarang. Lurah Hargotirto, Tukiyo mengaku jalan kabupaten di wilayahnya yang sudah terpasang LPJU dapat dihitung jari. Sebaliknya, rata-rata LPJU terpasang di jalan perkampungan warga yang pengadaannya diinisiasi secara mandiri masyarakat secara swadaya.
“Jalan kabupaten di sini masih sangat minim sekali sehingga kalau malam gelap,” katanya, Selasa (13/5/2025). Dia menjelaskan, setidaknya ada lima jalan kabupaten di Hargotirto yang selama bertahun-tahun belum ada LPJU. Menurutnya, selama ini sudah dilakukan pengajuan pengadaan bahkan melalui musrenbang pun juga diajukan.
Untuk 2025 ini belum ada rencana pemasangan LPJU di jalan kabupaten yang masuk wilayah Hargotirto. Tukiyo menyampaikan, butuh banyak unit LPJU untuk jalan kabupaten di Hargotirto. “Jalan kabupaten itu rata-rata satu titik panjangnya bisa mencapai 2-3 kilometer, kalau misalnya 3 km saja setidaknya membutuhkan 90 titik LPJU,” tuturnya.
Di Hargotirto sendiri ada lima jalan kabupaten yang belum terpasangan LPJU. Menurutnya, setidaknya membutuhkan 450 unit LPJU untuk jalan kabupaten di Hargotirto saja. Tukiyo membeberkan, jalan kabupaten di Hargotirto yang sudah terpasang LPJU hanya Jalan Pantaran-Sungapan.
Sedangkan lima titik lainnya yakni Jalan Pantaran sampai Ngori, Jalan grajen sampai jati, Jalan sungapan cerangah, Jalan sungapan satu arah gunung ijo dan Jalan sebendut kalirejo juga masih kosong. “Secara hak kami harus mendapatkan LPJU karena di pembayaran meteran PLN yang kami lakukan itu kan ada lampu jalan, secara keadilan belum dapat keadilan pajak PLN untuk lampu jalan,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dishub Kulonprogo, Ariadi menyadari, kebutuhan 10.600 unit LPJU tidak sedikit dan membutuhkan waktu yang tidak sebentara untuk memasangnya. Pasalnya, untuk memenuhi kekurangan tersebut tidak bisa langsung diselesaikan dalam rentang tahun tiga tahun ke depan. Sebab karena tetap harus melihat kemampuan anggarannya juga tidak semuanya diperuntukan LPJU.
“Tahun ini LPJU terpasang menambah 152 baru sekitar 17 persen,” tuturnya. Adapun total keseluruhan LPJU di jalan kabupaten milik Pemkab Kulonprogo mencapai 12.600 titik. Ariadi mengatakan, untuk percepatan penambahan LPJU sudah mengupayakan juga bantuan dari Kementerian Perhubungan.
Menurutnya, setiap tahun Dishub Kulonprogo mendapat bantuan teknis LPJU dari Kemenhub. Seperti misalnya di 2024 ada bantuan teknis LPJU sebanyak 15 titik. “Kami kemarin sudah minta banyak untuk percepatan LPJU ke kementerian karena kan pintu gerbang masuk DIY kan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Batas belanja pegawai 30 persen ditunda. Kulonprogo masih mencatat belanja pegawai sekitar 36 persen dari total APBD.
Hasto Wardoyo mendorong peningkatan kualitas SD negeri di Jogja agar kembali diminati masyarakat dan menjadi pilihan utama orang tua.
Prabowo meresmikan 204 satuan baru TNI pada HUT Ke-81 TNI, termasuk enam Kodam baru di sejumlah wilayah Indonesia.
Harga BBM 5 Oktober 2026 di Pertamina, Shell dan bp masih stabil. Simak daftar harga Pertalite, Pertamax, V-Power Diesel hingga BP Ultimate.
Harga pangan terbaru PIHPS Nasional mencatat cabai merah keriting Rp118.150 per kg. Simak daftar harga komoditas pangan lainnya.
Pilur 2027 Gunungkidul akan digelar serentak di 55 kalurahan. Pemkab mulai mengkaji kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan.