Pemkab Gunungkidul Alokasikan Rp2,2 Miliar untuk Biayai Program Kesetaraan Pendidikan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) kesetaraan Rp2,2 miliar. Pagu ini diberikan untuk bantuan bagi warga yang putus sekolah agar bisa melanjutkan studi melalui kejar paket.

Kepala Disdik Kabupaten Gunungkidul, Nunuk Setyowati mengatakan, terus ada upaya untuk meningkatakan kuantitas dan kualitas Pendidikan di Bumi Handayani. Salah satu kebijakan yang dijalankan dengan meluncurkan program Gerakan Berani Sekolah Gunungkidul (Geni Soko Gunung) di Bangsal Sewokoprojo, Senin (19/5/2025).

“Program ini bertujuan meningkatkan angka lama sekolah di Gunungkidul,” katanya.

Menurut dia, program ini difokuskan pada Pendidikan nonformal, khususnya bagi warga yang berusia 24 tahun ke atas. Guna menyukseskan program ini, pemkab telah mengalokasikan anggaran Rp2,2 miliar untuk diberikan kepada para siswa yang mengikuti kejar paket sebagai program kesetaraan Pendidikan.

“Harapannya dengan biaya Pendidikan gratis untuk kejar paket, maka antusias warga mengikutinya semakin tinggi,” katanya.

Nunuk mengungkapkan, Bopda Kesetaraan diberikan bagi warga yang mengikuti kejar paket A sebanyak 24 wajib belajar. Adapun dana bantuan yang diberikan sebesar Rp950.000 per orang dalam setahun.

Adapun untuk kejar Paket B terdapat 94 wajib belajar dan mendapatkan bantuan sebesar Rp1.160.000 per orang. Sedangkan untuk kejar Paket C terdapat 1.241 wajib belajar dan berhak menerima bantuan masing-masing sebesar Rp1.690.000 dalam setahun.

“Total anggaran untuk Bopda Kesetaraan di tahun ini sebesar Rp2.229.130.000,” kata Nunuk.

BACA JUGA: Ada Program Ijazah Digital, Ini Tanggapan Dinas Pendidikan Gunungkidul 

Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto mengatakan, pentingnya kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga. Menurut dia, Pendidikan non formal bukan pelengkap, bukan pengganti, tapi pilihan setara yang bermutu dan bermakna. “Gerakan ini bukan sekadar program, tapi sebuah harapan untuk masa depan. Mari bahu-membahu mendorong warga yang belum menyelesaikan pendidikan agar kembali belajar melalui pendidikan kesetaraan,” kata Joko.

Sekretaris Dinas Pendidikan Gunungkidul, Agus Subariyanta mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan untuk memacu Pendidikan di Bumi Handayani. Tugas tidak hanya menyangkut kualitas, namun juga kuantitas pendidikannya.

Ia tidak menampik hingga sekarang lama sekolah masih terendah di DIY. Data di 2024 terlihat bahwa lama sekolah di Gunungkidul mencapai 7,35 tahun atau setara kelas 1 SMP.

“Ya kalau dilihat dari capaian ini, memang masih butuh peningkatan. Sebab, untuk daerah lain di DIY, tingkat lama sekolahnya sudah ada yang mencapai SMA, maka kami terus berupaya untuk meningkatkannya,” kata Agus 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.