Pemkab Gunungkidul Beri Tanggapan Terkait Rencana Penyaluran Bansos Beras

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul masih menunggu petunjuk teknis berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial beras. Pasalnya, hingga sekarang belum ada instruksi tentang penyaluran tersebut.

BACA JUGA: Penyaluran Bansos Beras di Gunungkidul Diperpanjang Satu Bulan

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Rismiyadi mengatakan, sudah mendapatkan informasi berkaitan dengan rencana penyaluran bansos beras. Meski demikian, kabar ini baru diterima dari media karena instruksi resmi tentang penyaluran belum ada sampai sekarang.

“Kami masih menunggu juknis untuk penyaluran. Termasuk data calon penerima bantuannya berapa,” kata Rismiyadi, Senin (9/6/2025).

Berdasarkan informasi yang diterima, penyaluran bansos beras ditangani oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bantuan diberikan sebesar 10 Kilogram per bulan dan berlangsung pada Juni dan Juli.

“Jadi masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan bantuan 20 kilogram,” katanya.

Meski demikian, untuk jumlah penerima belum ada kepastian hingga sekarang. Secara prinsip, pihaknya siap mendukung program ini karena sebelum penyaluran dilakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima.

“Nanti ada verifikasi bersama dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Gunungkidul,” katanya.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Gunungkidul, Aris Pambudi. Menurut dia, hingga sekarang belum ada instruksi resmi dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran bansos beras.

“Sampai sekarang belum ada informasi resminya yang masuk ke kami,” katanya.

Meski demikian, Aris memastikan pihaknya siap menyukseskan program ini. Terlebih lagi, kata dia, program sudah terlaksana di tahun lalu.

Ia masih ingat pada saat akan ada penyaluran di 2024, dilaksanakan koordinasi rapat lintas sektor guna membahas kelancaran program hingga efektivitas calon penerima bantuan. “Tahun lalu diawali dengan rapat yang mempertemukan pihak Bulog selaku penyalur dengan OPD di lingkup pemkab,” katanya.

Ia berharap segera ada kepastian berkaitan dengan program ini, khususnya berkaitan dengan jumlah penerima bantuan. Hal tersebut dibutuhkan untuk proses verifikasi dan validasi agar bantuan benar-benar bisa tepat sasaran.

“Memang butuh verifikasi ulang, sebelum bantuan disalurkan. Yang jelas, kami siap dan pelaksanaannya menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat,” katanya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.