Normalisasi Luweng di Gunungkidul, DPUPRKP Ajukan Tambahan Anggaran Rp7 Miliar di APBD Perubahan 2025

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul mengajukan tambahan anggaran Rp7 miliar didalam penyusunan APBD Perubahan 2025. Tabahan anggaran, salah satunya dipergunakan untuk revitalisasi atau normalisasi luweng di Kapanewon Tepus dan Semanu.

Kepal DPUPRKP Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto mengatakan, didalam APBD 2025 memiliki pagu anggaran sebesar Rp45 miliar untuk program infrastruktur seperti pemeliharaan jalan dan paket pembangunan lainnya. Selain itu, juga ada Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp25 miliar untuk mendukung program ketahanan pangan.

“Sudah ada alokasinya masing-masing dan sudah ada yang berjalan programnya,” kata Rakhmadian, Jumat (18/7/2025).

BACA JUGA: Antisipasi Beras Oplosan, Wali Kota Jogja Imbau Warga Beli di Kios Segoro Amarto

Dia menjelaskan, didalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2025, meminta tambahan alokasi ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tambahan yang diajukan sebesar Rp7 miliar, rencannaya dipergunakan pembiayaan sejumlah program.

Salah satunya untuk merevitalisasi luweng di Kapanewon Tepus dan Semanu. Luweng ini, kata Rakmadian, menjadi salah satu drainanse pembuangan air hujan dan dikarenakan tersumbat seringkali menimbulkan genangan air hingga banjir.

“Makanya butuh direvitalisasi agar berfungsi dengan normal,” ungkapnya.

Revitalisasi yang dilakukan meliputi beberapa kegiatan seperti pembersihan sampah di mulut luweng. Selanjutnya, juga ada rencana memasang pelindung bagian atas dan penyaringan sehingga sampah dapat tersaring sehingga tidak menutupi area luweng.

“Mudah-mudahan tambahan anggaran ini dapat disetujui,” katanya.

BACA JUGA: 6.000 KK di DIY Dicoret dari Penerima Bantuan Pangan Beras 10 Kg

Meski demikian, Rakhmadian memastikan bahwa tambahan tidak hanya untuk revitalisasi luweng. Pasalnya, juga ada program lain seperti pengerukan sedimentasi di aliran sungai Besole di Kota Wonosari dan perbaikan talut yang jebol di beberapa kapanewon.

“Jadi tambahan Rp7 miliar, bukan hanya untuk revitalisasi luweng saja, tapi juga untuk pengerukan sedimentasi sungai dan lainnya,” katanya.

Lurah Pacarejo, Suhadi mengatakan, pihaknya sudah membuat rencana normalisasi Luweng Gunungringin. Upaya koordinasi di internal kalurahan maupun laporan ke Pemkab Gunungkidul juga sudah dilakukan agar normalisasi segera terealisasi.

“Kami sudah matur ke Bupati, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hingga Dinas Lingkungan Hidup agar ikut berperan dalam upaya normalisasi luweng,” katanya.

Suhadi menjelaskan, keberadaan luweng sangat vital saat musim hujan. Pasalnya, luweng bisa berperan sebagai saluran pembuangan air hujan.

Hingga saat ini, ia mengakui kondisi Luweng Gunungringin sudah mulai mampet karena sedimentasi tanah. Fungsi pembuangan pun sudah terganggu karena sering mengakibatkan terjadinya genangan saat hujan dengan intesitas yang tinggi.

“Belum sampai ke rumah warga dampaknya, tapi sudah ada lahan yang tergenang karena mampetnya Luweng Gunungringin. Jadi, harus segera dinormalisasi sebagai upaya antisipasi agar tidak terjadi banjir,” katanya. 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.