Raperda KIP Jogja Buka Akses Warga ke Rencana Proyek Pemkot
Raperda KIP Jogja mengatur akses warga terhadap rencana proyek, perkiraan anggaran, kerja sama Pemkot, hingga pertimbangan keputusan pemerintah.
Ilustrasi-Dwi Rahayu Februarti memilah bahan dan menjahit masker transparan khusus penyandang tuli di kediamannya, belum lama ini./Harian Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA - Komisi D DPRD DIY mendorong optimalisasi peran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja asal DIY. Hal ini mengemuka setelah adanya temuan bahwa peserta asal DIY di sejumlah LPK justru merupakan minoritas.
Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Muhammad Syafi’i, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemetaan mereka, peserta dari DIY hanya berkisar 10–15 persen dari total peserta di beberapa LPK. Padahal, pelatihan yang diselenggarakan telah terbukti mampu membuka peluang kerja di luar negeri, termasuk program pemagangan ke Jepang.
“Dari sekian banyak LPK itu, peserta yang berasal dari DIY termasuk minoritas. Ini menunjukkan perlunya sosialisasi lebih luas agar masyarakat DIY sendiri bisa lebih aktif memanfaatkan sarana pelatihan kerja yang sudah tersedia,” ujarnya, Minggu (20/7/2025).
BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Bantul Berikan Catatan Program Pembangunan Pemkab Bantul
Komisi D menilai peningkatan akses dan motivasi masyarakat terhadap pelatihan kerja menjadi penting, mengingat LPK berperan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing secara global.
Syafi’i mencontohkan pelatihan yang dilakukan oleh LPK High Global (HIGLOB) di Trimulyo, Sleman yang dikunjungi beberapa waktu lalu. Menurutnya, LPK tersebut sudah sangat baik dari sisi kurikulum maupun prospek kerja ke luar negeri.
Namun demikian, tingginya biaya pelatihan menjadi kendala utama yang kerap menghambat peserta dari kalangan kurang mampu. Untuk program magang ke Jepang, misalnya, peserta harus menanggung biaya antara Rp30 juta hingga Rp40 juta untuk pelatihan tiga bulan sebelum keberangkatan.
“Program ini sangat bagus, tapi biaya sebesar itu tentu tidak bisa dijangkau semua kalangan. Karena itu kami mendorong adanya skema pendanaan alternatif melalui kolaborasi antara pemda, lembaga pelatihan, dan swasta,” ujar Syafi’i.
Komisi D pun menyatakan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan dan penganggaran yang mendukung lembaga pelatihan kerja sebagai mitra pembangunan SDM. Mereka menilai kehadiran LPK harus mampu menjangkau lebih banyak warga lokal dan memberikan dampak nyata dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di DIY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Raperda KIP Jogja mengatur akses warga terhadap rencana proyek, perkiraan anggaran, kerja sama Pemkot, hingga pertimbangan keputusan pemerintah.
Pegadaian meraih empat KESGI Award 2026 atas kinerja ESG di sektor inklusi keuangan, meliputi pilar lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Maarten Paes disorot media Vietnam setelah Indonesia menahan Malaysia 0-0. Paes dinilai berperan penting saat Garuda bermain 10 pemain.
Cara cek BPJS Kesehatan nunggak atau tidak bisa dilakukan lewat Mobile JKN, PANDAWA, dan Care Center 165. Simak langkah lengkapnya.
SUV boxy makin populer di pasar global. Desainer Chery menilai desain mengotak bukan sekadar tren dan punya alasan fungsional.
Amri/Nita meraih medali perak Asian Games 2026 setelah kalah 19-21, 8-21 dari Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin di final.