Kemiskinan Gunungkidul Sebesar 15,18 Persen, Begini Strategi Penurunan yang Dilakukan Pemkab

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kepala Bappeda Gunungkidul, Mohammad Arif Aldian mencatat angka kemiskinan di Bumi Handayani masih sebesar 15,18%. Ditargetkan di tahun ini angkanya bisa turun sekitar sebesar 0,34%.

“Harapannya saat dilakukan penghitungan, kemiskinan bisa turun di angka 14,84% di tahun ini,” kata Aldian, Senin (28/7/2025).

Guna mencapai target tersebut, ia mengakui telah menyiapkan beberapa strategi untuk program pengentasan kemiskinan. Secara garis besar terbagi dalam tiga sektor, yakni pertama difokuskan untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup di Masyarakat.

BACA JUGA: 6 Faktor Penyebab Kemiskinan di DIY Versi BPS

Ia menjelaskan, di program ini terdapat sub sektor program yang digebar, antara lain perlindungan jaminan sosial, optimalisasi Program Keluarga Harapan. “Ada juga program pengembangan infrastruktur,” katanya.

Adapun sektor kedua menyangkut upaya mewujudkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat miskin. Program ini dijalankan melalui sejumlah kegiatan mulai dari pemberdayaan pemuda, penguatan UMKM hingga pengembangan pertanian dan kepariwisataan.

“Untuk sektor ketiga menyangkut masalah birorasi untuk penguatan kelembagaan dan terwujudnya keselarasan kerjsa di lingkup Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah,” kata mantan Kepala Dinas Pariwisata ini.

Dia menjelaskan, pemkab telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp217,1 miliar untuk penanggulangan kemiskinan di tahun ini. Total ada 51 program dan 148 sub kegiatan yang tersebar di 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Tahun ini ada tujuh kapanewon yang menjadi fokus penangan meliputi Gedangsari, Semin, Saptosari, Playen. Selain itu ada Kapanewon Ponjong, Tepus dan Rongkop,” katanya.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini berharap penurunan angka kemiskinan bisa lebih dioptimalkan. Guna mewujudkannya, program dan kebijakan dari pekab difokuskan pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Salah satunya mdengan melakukan sinkronisasi program penanganan kemiskinan daerah, mengacu pada Instruksi Presiden No.4/2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, juga bisa dilaksanakan melalui pemberdayaan ekonomi Masyarakat melalui pengembangan UMKM hingga pemberian pelatihan bagi warga keluarga kurang mampu.

 “Kolaborasi antara intansi juga penting, termasuk keberadan sektor swasta dapat mengambil peran dalam pengentasan kemiskinan bisa dioptimalkan,” katanya. 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.