PSEL Belum Beroperasi, Sleman Kerahkan Pendamping Sampah
PSEL Regional DIY mundur hingga 2028, DLH Sleman bentuk pendamping pengelolaan sampah di 17 kapanewon dan 86 kalurahan.
Ilustrasi ASN - Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—Sebanyak 37 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman mendapat Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat Golongan. Dalam penyerahan SK itu, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, meminta agar para ASN dapat meningkatkan kinerja.
Danang menilai kenaikan pangkat golongan itu sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian ASN di Lingkup Pemkab Sleman. Dia menegaskan kenaikan pangan itu seyogianya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
“Kenaikan pangkat golongan ini juga harus selaras dengan peningkatan kinerja, itu komitmen kita bersama. Harus memberikan contoh yang baik kepada staf maupun rekan kerja lainnya,” kata Danang dikutip Jumat (1/8/2025).
Danang akan mengevalusi kinerja seluruh ASN di Lingkup Pemkab Sleman. Evaluasi penting agar pelayanan dapat diberikan dengan maksimal.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman, Wildan Solichin, mengatakan realisasi kenaikan pangkat yang disampaikan dalam kesempatan tersebut terdiri dari kenaikan pangkat pilihan struktural sebanyak sebelas orang dan kenaikan pangkat pilihan fungsional sebanyak 26 orang.
"Berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV/a enam orang, golongan IV/b 25 orang, dan golongan IV/c enam orang," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PSEL Regional DIY mundur hingga 2028, DLH Sleman bentuk pendamping pengelolaan sampah di 17 kapanewon dan 86 kalurahan.
Jadwal KRL Jogja–Solo 20 Mei 2026 lengkap semua stasiun dari Yogyakarta hingga Palur. Cek jam berangkat terbaru di sini.
Jadwal KRL Solo–Jogja 20 Mei 2026 lengkap semua stasiun dari Palur ke Tugu. Cek jam berangkat terbaru dan tarif Rp8.000.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.