DPRD Bantul Siapkan Strategi Hadapi Pemangkasan Anggaran di 2026

Harianjogja.com, BANTUL – Wacana pemangkasan dana transfer ke daerah yang disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden disikapi serius oleh DPRD Bantul.

Wakil Ketua DPRD Bantul, Agung Laksmono mengatakan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih tepat sasaran.

BACA JUGA: Kasus Pemerasan Wamenaker, Tarif Sertifikat K3 Rp275 Ribu jadi Rp6 Juta

“Kalau kebijakan pusat jadi direalisasikan, kami di daerah harus memperkuat pemanfaatan APBD untuk hal-hal prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Agung, Jumat (22/8/2025).

Agung menyebut salah satu langkah yang akan ditempuh adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memperkecil potensi kebocoran pada sektor yang sudah berjalan, seperti pajak dan retribusi pariwisata.

“Kami dorong optimalisasi PAD, tapi tetap ada catatan jangan sampai memberatkan masyarakat. Potensi wisata juga akan kami maksimalkan agar mendatangkan lebih banyak wisatawan dan menggerakkan ekonomi,” ungkapnya.

Terkait penganggaran tahun depan, Agung menyatakan Bantul masih menggunakan pola defisit dengan proyeksi mencapai 9–10 persen pada 2026. Jika benar terjadi pemangkasan dana transfer, DPRD dan Pemkab Bantul akan melakukan rasionalisasi belanja.

BACA JUGA: Per September, 165 Sekolah Rakyat Beroperasi di Indonesia

“Kalau dana transfer berkurang, mau tidak mau kami harus melakukan efisiensi. Namun fokus belanja tetap untuk kepentingan masyarakat,” kata Agung.

Agung juga menambahkan, selain optimalisasi PAD, Pemkab Bantul akan mengkaji potensi pendapatan baru yang tidak menimbulkan beban tambahan bagi warga. “Prinsipnya, jangan sampai kebijakan ini justru menyulitkan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.