5 Strategi Pemkab Kulonprogo Genjot Pendapatan Daerah di 2026

Harianjogja.com, KULONPROGO - Hampir sudah bisa dipastikan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk Kabupaten Kulonprogo pada 2026 berkurang dibanding 2025 ini. Pemkab Kulonprogo memiliki lima strategi untuk meningkatkan pendapatan sebagai upaya mensiasati berkurangnya TKD dari pusat. Nantinya akan direalisasi dalam bentuk kebijakan yang diharapkan dapat memompa pendapatan lebih signifikan.

Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan menyampaikan strategi yang dilakukan berupa peningkatan promosi dan investasi daerah untuk mendorong ekonomi lokal. Lantas juga akan mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak dan retribusi. "Sarana dan prasarana di objek wisata dioptimalkan sebagai salah satu potensi pendapatan asli daerah (PAD)," katanya kepada wartawan, Kamis (11/9/2025).

Selain itu dua upaya lainnya yang dilakukan untuk peningkatan pendapatan yakni pengawasan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah. Serta melakukan pemutakhiran data secara berkala dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pajak dan retribusi. Kelima strategi tersebut dicanangkan dan diyakini dapat meningkatkan pendapatan daerah Kulonprogo untuk membiayai kebutuhan di 2026.

BACA JUGA: Viral Remaja Menenteng Celurit Bikin Resah, Polisi Tangkap 5 Pelajar

Agung mengungkapkan, selain lima strategi tersebut juga akan melakukan sejumlah kebijakan. "Di antaranya menindaklanjuti regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi," tambahnya. Menurutnya akan dilakukan optimalisasi terhadap aset daerah agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan Kulonprogo.

Agung menekankan belanja daerah di 2026 diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar prioritas pembangunan daerah. Politisi PAN DIY ini juga mengatakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "RAPBD 2026 pendapatan Kulonprogo sebesar Rp1,499 triliun sedangkan kebutuhan belanjanya Rp1,518 triliun," ucapnya. Terdapat defisit Rp19,4 miliar yang nantinya akan ditutup dari Silpa tahun sebelumnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifudin mengatakan harus ada upaya konkret untuk menghadapi pengurangan TKD dari pusat. Selain sebagai upaya menutup kekurangan TKD itu juga sebagai upaya kemandirian keuangan daerah sehingga pembiayaan dapat berjalan kondusif. Menurutnya, komitmen dibutuhkan terhadap strategi pariwisata untuk meningkatkan perekonomian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.