Miris! 1.200 Anak di Kulonprogo Putus Sekolah, Ini Datanya

Harianjogja.com, KULONPROGO—Persoalan anak tidak sekolah di Kabupaten Kulonprogo masih menjadi pekerjaan rumah besar di sektor pendidikan. Hingga 2026, jumlah warga yang tidak menuntaskan pendidikan dasar hingga menengah tercatat mencapai sekitar 1.200 orang.

Data tersebut mencakup berbagai kelompok usia, mulai dari anak usia sekolah dasar hingga dewasa muda yang belum memenuhi program wajib belajar 13 tahun.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo, Nur Hadiyanto, menjelaskan bahwa angka anak tidak sekolah terbagi dalam beberapa rentang usia. Pada kelompok usia 7–12 tahun, terdapat 109 anak yang tidak melanjutkan pendidikan di tingkat SD.

“Usia 13-15 tahun ada 155 anak tidak sekolah mandeg di tingkat SMP dan usia 16-18 tahun terdapat 311 anak tidak sekolah di tingkat SMA,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (12/5/2026).

Sementara itu, pada kelompok usia 19–24 tahun, tercatat sebanyak 625 warga belum menuntaskan pendidikan hingga jenjang SMA. Jika digabungkan, jumlah keseluruhan mencapai sekitar 1.200 orang dengan kualifikasi pendidikan yang belum lengkap.

“Data dinamis, bisa berubah, misalnya kemudian ada yang ikut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau kejar paket,” lanjut Nur Hadiyanto.

Wates Dominasi Kasus Anak Tidak Sekolah

Sebaran kasus menunjukkan Kapanewon Wates menjadi wilayah dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi di Kulonprogo. Untuk tingkat SD, terdapat 22 anak, disusul Pengasih sebanyak 17 anak.

Di jenjang SMP, Wates kembali menempati posisi tertinggi dengan 39 anak, diikuti Sentolo 19 anak dan Pengasih 18 anak. Sementara pada tingkat SMA, jumlah terbanyak juga berasal dari Wates dengan 63 anak, disusul Pengasih 38 anak.

Bahkan pada kelompok usia 19–24 tahun, Wates kembali menjadi wilayah dengan angka tertinggi, mencapai 130 orang.

Faktor Ekonomi hingga Persepsi Jadi Penyebab

Menurut Nur Hadiyanto, berbagai faktor menjadi penyebab anak tidak melanjutkan sekolah. Selain keterbatasan ekonomi dan kondisi geografis, faktor persepsi masyarakat juga masih menjadi tantangan.

“Masih ada pendapat persepsi, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, yang penting bisa kerja,” tuturnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Disdikpora telah melakukan berbagai upaya, termasuk penjangkauan langsung kepada anak putus sekolah dan mendorong mereka mengikuti program pendidikan nonformal seperti PKBM atau kejar paket.

“Penanganan yang kami lakukan dinas melakukan penjangkauan, yang putus sekolah didorong untuk ikut PKBM atau Kejar Paket di SKB,” ungkapnya.

DPRD Soroti Seriusnya Masalah Pendidikan

Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo, Edi Priyono, menilai persoalan ini harus segera ditangani secara serius karena menyangkut masa depan generasi muda.

“Jika pada ke luar atau tidak sekolah seperti ini nanti yang makan MBG (makan bergizi gratis, red) siapa? Kalau memang sudah tidak mau lagi ke sekolah formal ya harus melalui PKBM, bagaimanapun layanan pendidikan harus lebih didekatkan ke masyarakat,” ucapnya.

Edi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan ini. Menurutnya, peran pemerintah kalurahan sangat penting untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang berpotensi putus sekolah.

“Kunjungan ke rumah siswa tersebut, menggandeng tim untuk memberikan motivasi pentingnya bersekolah,” tandasnya.

Masalah anak tidak sekolah di Kulonprogo menjadi ironi tersendiri di tengah citra DIY sebagai daerah pelajar. Tanpa langkah cepat dan terintegrasi, angka ini berpotensi terus bertambah dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.