Lereng Merapi Bersiap Panen Lebih Besar Saat Kebun Kopi Meluas
Pemkab Sleman menargetkan penambahan 110 ha kawasan budidaya Kopi Merapi pada 2026 sebagai bagian dari pengembangan industri kopi dari hulu hingga hiliri.
Foto ilustrasi sekolah rakyat, dibuat menggunakan AI ChatGPT.
Harianjogja.com, SLEMAN—Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Sleman terus dimatangkan. Setelah mendapat lokasi yang cocok untuk SR di Padukuhan Kurahan III, Kalurahan Margodadi, Seyegan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman kemudian mengukur kebutuhan lahan tersebut.
BACA JUGA: Warganet Rujak Cinta Kuya
Plt. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sleman, Sigit Indarto, mengatakan pengukuran lahan tersebut dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Sleman pada Agustus 2025. Hasil akhir pengukuran menyatakan ada 50.815 meter persegi TKD berupa tegalan yang dapat digunakan untuk mendirikan SR.
“Itu sudah kering dan tidak ada lahan yang dikelola BUMKal. Lahan yang dikelola BUMKal ada di sebelahnya,” kata Sigit ditemui di kantornya, Selasa (16/9/2025).
Pemerintah Kalurahan Margodadi nantinya akan mengirim surat penggunaan TKD setelah beberapa persoalan administrasi selesai. Setidaknya surat akan dikirim pada September 2025.
Selain di Seyegan, pembangunan SR direncanakan juga akan dilakukan di Padukuhan Ngaglik, Kalurahan Sumbersari, Moyudan. Pembangunan ini akan dilakukan di bawah koordinasi Pemerintah DIY.
Adapun Dinsos Sleman hanya berperan dalam proses pengalihan lahan pertanian di lokasi tersebut. Menurut informasi yang Sigit terima, lahan calon lokasi SR itu berupa area pertanian dengan dominasi tanaman hortikultura.
Luas lahan yang dibutuhkan mencapai sekitar 8 hektar. SR ini direncanakan untuk menampung siswa yang ada di SRMA 20 di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Purwomartani dan SRMA 19 di Sonosewu, Kasihan, Bantul.
“Kami sudah ikut rapat dengan Provinsi juga dua kali. Provinsi mau pakai di Padukuhan Ngaglik itu. Ini masih rencana,” katanya.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, mengatakan tarif sewa penggunaan TKD tersebut mendasarkan pada hasil appraisal. Apabila sudah ada hasilnya, Pemkab baru bisa mengalokasikan APBD untuk sewah TKD itu.
“Rencana memang tahun depan beroperasi untuk SR di Seyegan. Jadi awal-awal tahun seharusnya sudah mulai pembangunan,” kata Ari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Sleman menargetkan penambahan 110 ha kawasan budidaya Kopi Merapi pada 2026 sebagai bagian dari pengembangan industri kopi dari hulu hingga hiliri.
BPBD DIY memprediksi puncak kekeringan terjadi pada Agustus 2026. Bantul dan Gunungkidul menjadi wilayah paling kritis akibat krisis air bersih.
Dinkes Kota Jogja menargetkan 3.146 anak menerima vaksin HPV pada BIAS 2026. Tahun ini, imunisasi juga menyasar anak laki-laki kelas 5 SD.
DPUPRKP Gunungkidul mencopot bando Selamat Datang Wonosari di Logandeng, Playen karena dinilai membahayakan setelah berusia lebih dari 10 tahun.
Pemprov DIY menetapkan empat kalurahan sebagai percontohan revitalisasi Lumbung Mataraman untuk memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi.
Jadwal KRL Solo-Jogja Jumat 31 Juli 2026 tersedia 12 perjalanan. Tarif tetap Rp8.000 dengan layanan dari Palur hingga Yogyakarta.