Dapur MBG di Banguntapan Ditolak, Warga Khawatir Polusi hingga Kekeringan
Pembangunan SPPG di Karangbendo Banguntapan belum jelas. Warga menyoroti lokasi dekat permukiman dan khawatir polusi hingga kekeringan air.
Sejumlah sukarelawan saat mengevakuasi pohon tumbang dampak hujan deras dan angin kencang di Sleman, Sabtu (24/2/2024). - ist/BPBD DIY
Harianjogja.com, BANTUL— Menjelang datangnya musim hujan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul menerima banyak laporan dari warga terkait pohon-pohon yang dianggap berpotensi roboh dan membahayakan.
Namun, permintaan yang meningkat itu belum sepenuhnya bisa ditangani secara cepat karena keterbatasan personel dan alat pemangkas yang dimiliki dinas tersebut.
“Kami setiap waktu ada pengaduan dan permintaan dari masyarakat untuk pemangkasan pohon berpotensi roboh dan tumbang,” ujar Kepala DLH Bantul, Bambang Purwadi Nugroho, Kamis (23/10/2025).
Bambang tidak menyebutkan secara rinci jumlah laporan yang masuk, tetapi ia mengakui volume permintaan dari masyarakat jauh lebih besar dibandingkan kemampuan tim di lapangan. Karena itu, DLH menerapkan sistem prioritas dalam penanganannya. Pohon-pohon yang dinilai paling berisiko menjadi fokus utama untuk segera dipangkas.
“Sebelum dilakukan pemangkasan, kami melakukan assessment terlebih dahulu untuk menentukan skala prioritas penanganan. Dengan cara itu, tim kami bisa menyusun jadwal kerja, mana yang harus ditangani lebih dulu,” jelasnya.
Untuk kasus darurat seperti pohon yang sudah roboh atau berada dalam posisi membahayakan, DLH akan langsung melakukan penanganan cepat. Dalam situasi seperti ini, koordinasi lintas instansi juga dilakukan.
“Kalau penanganan emergency gitu, biasanya kita melakukan komunikasi dan kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk bisa bersama-sama cepat menangani pohon tumbang itu,” papar Bambang.
Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab utama DLH Bantul terbatas pada pemangkasan dan penebangan pohon di jalan kabupaten. Sementara itu, banyak laporan dari warga justru datang dari kawasan permukiman yang tidak termasuk dalam wilayah kerja DLH.
“Nah itu, tentu ada hal yang harus dipahami oleh masyarakat. Dan permintaan masyarakat di wilayah permukiman penduduk itu cukup meningkat. Karena, mereka kan mengerti kalau DLH yang memangkas pohon penanganannya cepat dan gratis,” ucapnya.
Meski demikian, Bambang menekankan bahwa pihaknya tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Selama masih memungkinkan, DLH akan berupaya membantu warga agar tidak ada pohon yang membahayakan keselamatan, apalagi di tengah cuaca ekstrem yang kerap melanda pada musim penghujan.
“Ya dinamika masyarakat sejauh kita bisa membantu ya pasti kita bantu. Tapi ya itu, tim tadi harus dibagi-bagi,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pembangunan SPPG di Karangbendo Banguntapan belum jelas. Warga menyoroti lokasi dekat permukiman dan khawatir polusi hingga kekeringan air.
Sebanyak 193 karya dari 131 seniman difabel dipamerkan dalam Suluh Sumurup Art Festival 2026 di Galeri Taman Budaya Yogyakarta (TBY).
Kementerian PU menangani kekeringan yang mengancam 141.440 ha sawah melalui pemompaan air dan perbaikan irigasi.
Budi Gunadi Sadikin masuk bursa calon Dirjen WHO bersama lima kandidat lain. Simak profil WHO dan proses pemilihan Dirjen WHO 2027.
Delegasi Indonesia walkout saat Netanyahu berpidato di PBB. Kemlu menyebut aksi itu sebagai solidaritas untuk Palestina dan protes diplomatik.
Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman mengingatkan pentingnya literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi dan terhindar dari hoaks.