Target RPJMD DIY Dikejar di Tahun Terakhir, Kemiskinan Jadi Tantangan
RPJMD DIY 2022-2027 masuk tahun terakhir. Pemda optimistis capai target meski kemiskinan dan ketimpangan masih jadi tantangan.
Ilustrasi gigitan anjing./Freepik
Harianjogja.com, JOGJA— Kasus perdagangan daging anjing masih terjadi di DIY. Sayangnya, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindaknya. Kecilnya kasus dan dampak yang ditimbulkan menjadi alasan belum adanya regulasi mengenai isu ini.
Kepala Satpol PP DIY, Bagas Senoadji, menjelaskan perdagangan daging anjing di DIY belum diatur oleh Peraturan Daerah (Perda). Menurutnya, belum adanya regulasi ini dikarenakan kasus perdagangan daging anjing yang masih sedikit dan dampaknya pada kesehatan yang belum terbukti.
“Biasanya Perda berkaitan dengan pelarangan penjualan daging apa sesuatu itu kan berkaitan dengan efek yang akan ditimbulkannya, sehingga akhirnya dikeluarkanlah Perda. Nah, ini kan belum ada aturan yang mengatur itu, karena memang itu kan masih minor,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
Menurutnya, tidak banyak yang mengonsumsi daging anjing di DIY, ditambah peredarannya juga masih terbatas. Efek negatif yang ditimbulkan juga belum terlihat, berbeda halnya dengan minuman beralkohol (mihol) yang efek negatifnya terlihat.
“Saya ambil contoh mihol ya, itu karena memang ada dampak negatifnya. Sehingga memang itu ada suatu peraturan yang mengatur untuk peredaran dari mihol tersebut. Ya kemarin saya sudah konfirmasi ke jajaran di kabupaten/kota, memang itu belum ada aturannya,” paparnya.
Pemda DIY sebenarnya sudah memiliki Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 510/13896 tentang Pengendalian Peredaran/Perdagangan Daging Anjing dan Hewan Penular Rabies Lainnya. Namun, SE ini sifatnya hanya imbauan kepada masyarakat, tidak ada ketegasan larangan dan sanksi.
“Berkaitan dengan SE kan itu imbauan, dan itu kan hanya mengimbau saja. Kita kalau melakukan penegakan hukum, itu kan kita harus berpayung kepada aturan. Dasarnya kita melakukan penegakan hukum apa,” ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus perdagangan daging anjing terungkap di wilayah Bambanglipuro, Bantul, beberapa waktu lalu. Kasus ini terungkap setelah video yang memperlihatkan beberapa anjing dijual beredar di media sosial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RPJMD DIY 2022-2027 masuk tahun terakhir. Pemda optimistis capai target meski kemiskinan dan ketimpangan masih jadi tantangan.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.
BPBD Temanggung memetakan 12 kecamatan rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menyiapkan distribusi air bersih.