BTT Kulonprogo 2026 Turun Rp1 Miliar untuk Tutup Defisit

Harianjogja.com, KULONPROGO—Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam RAPBD Kulonprogo 2026 turun Rp1 miliar menjadi Rp4 miliar guna menekan defisit anggaran daerah.

Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo, Sri Sugiyarti, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Menurutnya, penurunan anggaran BTT untuk 2026 bertujuan untuk menutup defisit. "Dikurangi Rp1 miliar untuk nutup defisit, sekarang jadi Rp4 miliar," ucapnya, Rabu (3/12/2025).

BTT ini nantinya akan melalui beberapa tahapan agar resmi menjadi APBD 2026. Selanjutnya, akan ada verifikasi di tingkat provinsi sebelum akhirnya diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) APBD Kulonprogo 2026. Sri mengatakan, penggunaan BTT umumnya untuk pekerjaan yang bersifat darurat sehingga banyak bersinggungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo.

Menyikapi hal tersebut, Kepala BPBD Kulonprogo, Setiawan Tri Widada, berdoa agar Bumi Binangun (julukan Kulonprogo) selalu aman terkendali dan tidak terjadi kejadian luar biasa. "Ya kami hanya berdoa semoga di waktu-waktu yang akan datang tidak terjadi bencana yang parah sehingga tidak perlu menggunakan BTT," ucapnya. "Ataupun sekalinya menggunakan BTT hanya sedikit," imbuh Setiawan.

Menurutnya, pada intinya BTT tidak hanya diperuntukkan bagi instansinya saja, tetapi menjadi hak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya juga. Ia mengaku tidak terlalu mempermasalahkan meskipun nilai BTT mengalami penurunan. "Ya kita berdoa saja semoga Kulonprogo aman terkendali," tegasnya.

Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan BPBD Kulonprogo, Eko Susanto, menambahkan bahwa anggaran BTT diperuntukkan hanya terhadap penanganan darurat kebencanaan saja. Sementara itu, anggaran umum untuk BPBD sendiri juga sudah tersedia. Ia pun tidak mempermasalahkan penurunan anggaran BTT untuk 2026.

"Kita mengikuti saja, tidak masalah. BTT biasanya untuk penanganan darurat kebencanaan, termasuk upaya mengurangi dampak bencana seperti sewa alat berat," ujarnya. Namun, penggunaannya harus didasari oleh Surat Keputusan (SK) Bupati perihal status tanggap darurat bencana. Anggaran BTT juga digunakan BPBD Kulonprogo untuk assessment, pengiriman logistik, bahkan perawatan korban bencana yang terdampak.

Eko menuturkan, berkaca dari tahun 2024 dan 2025, penggunaan BTT di BPBD Kulonprogo tidak menyentuh angka Rp4 miliar. "Sepanjang 2025 BTT yang digunakan BPBD sebesar sekitar Rp816 juta, sedangkan di 2024 sekitar Rp1 miliar," ungkapnya. Berdasarkan fakta tersebut, ia menilai penurunan dana BTT tidak memiliki dampak yang terlalu signifikan bagi BPBD Kulonprogo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.