Hunian Hotel di Kota Jogja Naik, Wisatawan Domestik Masih Mendominasi
BPS mencatat tingkat hunian hotel di Kota Jogja naik pada Juni 2026. Wisatawan domestik masih mendominasi dengan porsi 96,38 persen.
Lalu lintas di Simpang Jembatan Kewek terlihat padat pada Jumat (29/12/2023). - Harian Jogja/Gigih M Hanafi
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja memastikan proyek perbaikan Jembatan Kewek akan mulai dikerjakan pada 2026. Pemerintah pusat telah menyetujui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp19 miliar untuk membiayai perbaikan total jembatan berusia lebih dari seabad tersebut.
Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, mengatakan Pemkot Jogja bersama Pemda DIY telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pengajuan pembiayaan. Dari hasil komunikasi tersebut, Kementerian PU menyetujui usulan tersebut sehingga perbaikan dapat dimasukkan dalam APBN 2026.
Menurut Hasto, perbaikan mendesak harus dilakukan lantaran kondisi Jembatan Kewek sudah masuk kategori rusak berat. Tingkat kelayakannya hanya berada di kisaran 20–30%.
“Jembatan Kewek saat ini patah di ujung, ada pergeseran terbuka tiga cm, dan penurunan 10 cm. Bagian bawahnya juga sudah anjlok,” ujarnya di Balai Kota Jogja, Kamis (4/12/2025).
Ia menegaskan perbaikan menyeluruh perlu dilakukan demi memastikan keamanan pengguna jalan. Pemkot Jogja juga telah menelusuri aspek fasad jembatan, dan hasilnya tidak ditemukan penanda cagar budaya. Meski begitu, jembatan yang merupakan rancangan Sultan HB VIII ini tetap akan diberi penanda historis.
“Kami akan mendokumentasikan dan membuat penanda khusus agar nilai sejarahnya tetap terjaga,” katanya.
Pembatasan Kendaraan
Sebagai langkah jangka pendek, Pemkot Jogja akan membatasi kendaraan yang melintas di Jembatan Kewek. Hanya kendaraan kecil yang boleh melewati jalur tersebut. Pemkot akan memasang tiang pembatas setinggi 3,4 meter di sekitar Legend Coffee untuk mencegah kendaraan besar melintas.
Akses Jembatan Kleringan juga akan dibuka menjadi dua arah guna mendukung rekayasa lalu lintas.
“Dari arah Kotabaru nanti bisa lewat Jembatan Kleringan. Kalau ke Malioboro bisa ke kiri. Nanti itu jadi dua arah, kita akan pasang lampu APILL,” jelas Hasto.
Instruksi Sultan HB X
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, meminta percepatan penanganan jembatan tersebut agar kerusakan tidak makin parah.
“Upaya awal dilakukan agar tidak membahayakan, sambil menunggu studi dan hitungan anggarannya,” ucapnya.
Ia menyebut total kebutuhan anggaran mencapai Rp19 miliar, termasuk Rp6 miliar untuk paket penyangga awal jembatan.
Dishub Jogja Mulai Rekayasa Lalu Lintas
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, menambahkan pembatasan kendaraan besar akan dimulai pada 10 Desember 2025. Dishub juga menyiapkan rekayasa lalu lintas, termasuk pembatasan ekstrem jika diperlukan.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan penyelamatan fisik jembatan dan keselamatan pengguna jalan. Perlintasan akan sangat dibatasi dan hanya untuk roda dua dalam situasi sangat mendesak,” katanya.
Agus mengakui rekayasa ini akan berdampak pada peningkatan volume kendaraan di ruas lain. Ia berharap masyarakat memanfaatkan jalur alternatif.
“Kami berharap masyarakat mengerti situasi ini dan menggunakan jalur lain apabila tidak mendesak melintas di Jembatan Kewek,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPS mencatat tingkat hunian hotel di Kota Jogja naik pada Juni 2026. Wisatawan domestik masih mendominasi dengan porsi 96,38 persen.
Pemerintah menegaskan pengemudi ojol tetap wajib menerima BHR meski berstatus UMKM. Aturannya akan dituangkan dalam regulasi turunan.
DPRD Kota Jogja menemukan warga tidak mampu tercatat desil 6-10 sehingga tak mendapat bansos. Desil penerima bantuan didorong diperluas.
SBY sedang menjalani cek kesehatan di Amerika Serikat hingga akhir Agustus 2026 sehingga tak menghadiri Sidang Tahunan MPR dan HUT RI.
Sebanyak 1,56 juta penumpang menggunakan KA Bandara YIA hingga Juli 2026. Sekitar 1 juta penumpang memilih layanan PSO.
KPK memeriksa Rudy Tanoe sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras bagi penerima manfaat PKH.