Fajar Gegana Pimpin PDIP Kulonprogo, Fokus Perkuat Desa

Harianjogja.com, KULONPROGO—Fajar Gegana kembali dipercaya memimpin PDIP Kulonprogo dan menargetkan penguatan desa binaan sebagai program prioritas lima tahun mendatang.

Partai yang memiliki kursi terbanyak di DPRD Kulonprogo ini menyatakan posisi mereka sebagai penyeimbang dalam era kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Sikap ini diambil mengingat PDI Perjuangan Kulonprogo tidak mengusung pasangan kepala daerah yang sedang menjabat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelumnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kulonprogo, Fajar Gegana, mengatakan bahwa peran partai sebagai penyeimbang adalah instruksi langsung dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, menjadi penyeimbang berarti mendukung program pemerintah yang baik dan pro-rakyat.

"Kami menjadi partai penyeimbang dengan memberi masukan terhadap program-program yang dianggap belum sempurna dan memperjuangkan aspirasi masyarakat termasuk permasalahan dari pelosok Kulonprogo," katanya kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Fajar akan memimpin DPC PDI Perjuangan Kulonprogo untuk periode 2025-2030. Dalam komposisi kepengurusan kali ini, banyak melibatkan kalangan profesional, berbeda dengan periode sebelumnya yang banyak melibatkan anggota fraksi DPRD Kulonprogo.

"Pertimbangan melibatkan profesional adalah untuk menghadapi dinamika yang relevan dengan kondisi sekarang agar dapat lebih menyesuaikan tren ke depan," lanjutnya.

Di bawah kepemimpinannya, Fajar menyampaikan bahwa DPC PDI Perjuangan Kulonprogo akan menjadikan pembentukan kalurahan binaan sebagai program prioritas. Program ini nantinya akan mencakup berbagai sektor, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pertanian, dan peternakan.

Tujuan utama program ini adalah untuk menggali potensi lokal di tingkat desa dan menjadikannya program binaan yang bermanfaat. "Sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kulonprogo, Istana, menambahkan bahwa musyawarah anak cabang (Musancab) dan musyawarah ranting (Musting) akan segera digelar serentak. Ditargetkan, konsolidasi ini akan dimulai pada Januari 2026, untuk membentuk pengurus PDI Perjuangan di tingkat kapanewon hingga kalurahan.

“Sesuai kepentingan KPU, verifikasi Parpol paling lambat Februari 2026 untuk data pengurus tingkat kalurahan dan kapanewon,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.