Dua SPPG di Kulonprogo Disuspend, Pengawasan MBG Diperketat
Dua SPPG di Kulonprogo masih disuspend. Pemkab memperketat pengawasan SOP dan mendorong seluruh pengelola melengkapi perizinan.
Tugu tulisan Kulonprogo the Jewel of Java - ilustrasi/JIBI
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mencatatkan kinerja sektor fisik yang impresif sepanjang 2025. Daerah berjuluk Bumi Binangun itu bahkan diklaim meraih capaian tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kulonprogo Muh Aris Nugroho mengungkapkan, realisasi pekerjaan fisik mencapai 99,83 persen dengan selisih atau gap hanya 0,17 persen.
“Capaian kinerja fisik kita menjadi yang tertinggi se-DIY. Hampir seluruh program fisik bisa direalisasikan dengan sangat baik,” ujar Aris kepada wartawan, Minggu (1/2/2026).
Sementara dari sisi realisasi keuangan, Kulonprogo berada di peringkat ketiga di DIY dengan capaian 92,83 persen atau masih terdapat gap sebesar 7,17 persen. Posisi tersebut bersaing ketat dengan Kabupaten Sleman.
Tak hanya sektor fisik, Aris juga menyoroti keberhasilan Kulonprogo dalam menekan angka kemiskinan. Meski secara persentase masih menjadi yang tertinggi di DIY, tren penurunannya justru menjadi yang paling signifikan dibanding daerah lain.
“Indikator penurunan kemiskinan kita tercapai. Bahkan penurunannya tertinggi di DIY. Angkanya berada di 14,53 dengan target antara 14,12 hingga 15,12,” jelasnya.
Bupati Kulonprogo Agung Setyawan mengakui bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan utama. Namun ia menegaskan hal tersebut tidak perlu disikapi dengan rasa malu, melainkan dijawab dengan kerja nyata.
“Yang penting bagaimana kita bekerja sebaik mungkin untuk menjawab harapan masyarakat melalui kinerja konkret,” kata Agung.
Untuk mempercepat pembangunan ke depan, Agung mengajak seluruh elemen pemerintahan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Saya ingin kita membentuk satu dream team yang solid untuk mengakselerasi pembangunan Kulonprogo,” ujarnya.
Agung juga mengklaim kualitas birokrasi di Kulonprogo terus menunjukkan tren positif. Dari total 28 organisasi perangkat daerah (OPD), sebanyak 27 OPD meraih predikat kinerja sangat tinggi, bahkan 14 OPD di antaranya memperoleh nilai sempurna 100.
Capaian serupa juga terlihat di tingkat kewilayahan. Sebanyak 10 dari 12 kapanewon di Kulonprogo berhasil mencatatkan nilai maksimal dalam penilaian kinerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dua SPPG di Kulonprogo masih disuspend. Pemkab memperketat pengawasan SOP dan mendorong seluruh pengelola melengkapi perizinan.
Orang tua korban Little Aresha Daycare meminta Presiden Prabowo mengawal penanganan kasus dan mendorong pengusutan pihak struktural.
BNN RI membongkar jaringan penyelundupan cartridge vape berisi etomidate dari Malaysia melalui Batam dan menangkap tujuh tersangka.
TPP ASN Sleman berpotensi disesuaikan jika target PAD meleset, namun Pemkab menegaskan belum ada keputusan pemotongan.
Polri memutasi 146 perwira tinggi dan menengah. Brigjen Pol. Untung Widyatmoko ditunjuk sebagai Kadivhubinter Polri yang baru.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Salah satunya dirasakan Texsi Miki Fijay