BTT Bencana Bantul 2026 Rp5 Miliar, Hingga Februari Belum Terserap

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) bencana sebesar Rp5 miliar pada tahun anggaran 2026. Hingga awal Februari 2026, dana tersebut belum digunakan lantaran belum ada kejadian bencana yang memenuhi syarat pencairan sesuai ketentuan.

Anggaran BTT bencana ini disiapkan sebagai instrumen respons cepat apabila terjadi kondisi darurat, namun realisasinya tetap bergantung pada pengajuan dan verifikasi dari organisasi perangkat daerah terkait.

Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Bantul, Surana Nugraha, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi penggunaan BTT bencana.

“Belum ada pengajuan dari BPBD,” ujarnya dikonfirmasi, Senin (2/2/2026).

Surana menjelaskan, mekanisme pencairan BTT bencana dilakukan melalui pengajuan resmi dari OPD terkait, khususnya BPBD Bantul. Pengajuan tersebut selanjutnya diverifikasi untuk memastikan telah memenuhi kriteria bencana sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan daerah.

“Kalau sudah masuk kriteria, baru diterbitkan Surat Keputusan (SK) penggunaan BTT,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Bantul, Jumakir, menilai alokasi Rp5 miliar belum ideal jika dibandingkan dengan tingkat kerawanan bencana di Bantul. Ia menyebut wilayah Bantul memiliki potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga dampak cuaca ekstrem.

“Kami akui anggaran BTT bencana Rp5 miliar itu masih kurang. Dalam pembahasan RAPBD tahun lalu sebenarnya sudah kami ajukan untuk ditambah, tetapi karena efisiensi anggaran, yang disetujui hanya sebesar itu,” kata Jumakir.

Ia berharap pembahasan APBD Perubahan (APBDP) 2026 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan alokasi BTT bencana, seiring kebutuhan kesiapsiagaan daerah terhadap potensi kedaruratan.

Selain besaran anggaran, DPRD Bantul juga menekankan pentingnya penggunaan dana secara selektif dan berbasis skala prioritas agar tidak menimbulkan tekanan fiskal.

“Kami akan menginstruksikan BPBD Bantul agar menggunakan dana BTT bencana dengan skala prioritas, didahului untuk kebutuhan yang paling penting dan mendesak,” ungkapnya.

Dengan keterbatasan anggaran tersebut, DPRD Bantul berharap pengelolaan BTT bencana tetap tepat sasaran, sehingga respons terhadap kondisi darurat bisa dilakukan cepat tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.