DPRD Sleman Prioritaskan Perbaikan Sekolah Rusak Berat demi Keselamatan Siswa
DPRD Sleman memprioritaskan perbaikan sekolah rusak berat untuk melindungi siswa dan guru melalui anggaran APBD serta dukungan CSR
Ilustrasi pemotor berboncengan menyamping./Istimewa-Honda
Harianjogja.com, JOGJA— Pemerintah Kota Yogyakarta memanfaatkan momentum efisiensi energi untuk menata ulang pola transportasi pelajar. Salah satu langkah tegas yang disiapkan adalah melarang siswa yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) membawa sepeda motor ke sekolah.
Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menyoroti masih banyak pelajar yang berkendara meski belum memenuhi syarat. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga berdampak pada tingginya konsumsi bahan bakar.
“Ini akan kami tata kembali. Banyak anak sekolah yang belum punya SIM tetapi sudah membawa motor sendiri,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Hasto menegaskan, kebijakan efisiensi energi menjadi momentum untuk memperkuat disiplin berlalu lintas di kalangan pelajar. Siswa yang belum memiliki SIM, kata dia, seharusnya tidak mengendarai kendaraan bermotor.
“Momentum ini untuk mempertegas agar praktik itu tidak terus berlanjut,” katanya.
Sebagai solusi, Pemkot Jogja akan mendorong kembali budaya bersepeda dan berjalan kaki, terutama bagi pelajar yang tinggal di wilayah dengan jarak tempuh relatif dekat.
Selain itu, pemerintah kota juga tengah menyiapkan skenario layanan antar-jemput atau shuttle bagi pelajar. Program ini dikoordinasikan bersama Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk memastikan akses transportasi yang aman dan terjangkau.
“Saya akan memulai dari sekolah yang memungkinkan. Kami sedang merapatkan skenario dengan Dishub, termasuk penyediaan shuttle penjemputan di titik-titik tertentu,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan konsumsi BBM, tetapi juga meningkatkan keselamatan pelajar sekaligus membangun kebiasaan transportasi yang lebih ramah lingkungan di kawasan perkotaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Sleman memprioritaskan perbaikan sekolah rusak berat untuk melindungi siswa dan guru melalui anggaran APBD serta dukungan CSR
Survei Indef terhadap 1.800 UMKM menunjukkan partisipasi dalam program MBG masih rendah, sementara 22% responden mengalami penurunan usaha.
DPRD Bantul mengubah aturan toko modern. Jarak minimal menjadi 1 km, produk UMKM wajib mendapat ruang, dan 50% pekerja harus warga lokal.
Bahlil Lahadalia memastikan pengadaan impor minyak melalui BLU Lemigas tidak memakai APBN. Skema Perpres 107/2026 masih dalam masa transisi.
Cisdi mendesak kenaikan cukai rokok 50%. Riset memperkirakan output ekonomi naik Rp315,1 triliun dan 1,14 juta lapangan kerja tercipta.
IHSG ditutup menguat 0,31% ke 5.282,31 mengikuti bursa Asia. Saham kesehatan memimpin kenaikan, sedangkan sektor infrastruktur melemah.