Kulonprogo Integrasikan Data Nikah dan Adminduk Lewat Kado Nikah
Kulonprogo mengintegrasikan data pernikahan dan adminduk melalui Kado Nikah serta Bela Akta Pro untuk mempercepat layanan dokumen warga.
Foto ilustrasi work from home, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, KULONPROGO—Rencana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo belum bisa dijalankan dalam waktu dekat. Hingga Kamis (9/4/2026), skema kerja tersebut masih dalam tahap kajian sehingga belum akan berlaku pada pekan ini.
Padahal, pemerintah pusat telah mengeluarkan edaran agar WFH ASN pada hari Jumat mulai diterapkan pada April. Namun di tingkat daerah, kebijakan itu masih menunggu penyesuaian mekanisme agar tidak mengganggu jalannya pekerjaan.
Sekretaris Daerah Kulonprogo, Triyono, menyebut kajian masih berlangsung dan belum dapat dipastikan kapan selesai. “WFH masih dalam kajian. Kita belum bisa pastikan selesai kajiannya kapan karena sekarang baru hari Rabu,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, salah satu kendala utama terletak pada pembagian peran antara pimpinan dan staf. Dalam aturan yang ada, kepala dinas atau pejabat eselon III tetap harus bekerja di kantor saat Jumat, sementara sebagian staf menjalankan WFH. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pekerjaan teknis.
“Sehingga itu perlu kami pikirkan apakah nanti staf yang WFH dibatasi 50 persen misalnya. Itu yang sedang kita kaji dan rumuskan,” lanjutnya.
Triyono menegaskan, penerapan WFH harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Oleh karena itu, Pemkab Kulonprogo tidak ingin terburu-buru menerapkan kebijakan tanpa perhitungan matang.
Meski demikian, ASN yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dipastikan tidak akan menerapkan WFH pada hari Jumat. Tenaga pendidik, tenaga kesehatan di Puskesmas, serta petugas ketenteraman dan penanggulangan bencana seperti Satpol PP dan BPBD tetap bekerja seperti biasa. “Tidak berlaku WFH termasuk bagi staf-stafnya,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kulonprogo mengintegrasikan data pernikahan dan adminduk melalui Kado Nikah serta Bela Akta Pro untuk mempercepat layanan dokumen warga.
Suzuki membukukan penjualan ritel 54.179 unit hingga September 2026. New Carry menjadi kontributor terbesar dengan sumbangan 55%.
Gunungkidul masih kekurangan 936 guru SD-SMP. Disdik menyebut pemenuhan tenaga pendidik bergantung pada anggaran dan kebijakan pusat.
Idiec meminta aturan turunan Perpres Ojol menjamin pendapatan pengemudi, kemitraan yang adil, transparansi algoritma, dan perlindungan data.
Simak cara memilih situs streaming film legal dan risiko LK21 atau Indoxxi, mulai dari malware, pencurian data, hingga pelanggaran hak cipta.
Okupansi hotel di KEK Mandalika mencapai 100% selama MotoGP 2026. Hotel di Mataram dan Senggigi juga terisi hingga 80-90%.