DPRD Bantul Dorong Sosialisasi Perda Larangan Jual Daging Anjing
DPRD Bantul meminta Perda larangan penjualan daging anjing di DIY disosialisasikan secara masif sebelum diterapkan di seluruh kabupaten dan kota.
Kepala Dukcapil Bantul, Kwintarto Heru Prabowo/Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, BANTUL — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Bantul memastikan layanan administrasi kependudukan tetap berjalan normal di tengah kebijakan penyesuaian pola kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bantul.
Kepala Dukcapil Bantul, Kwintarto Heru Prabowo, menegaskan pihaknya tetap menerapkan work from office (WFO) secara penuh demi menjaga kualitas pelayanan publik.
“Di tengah kebijakan ini, Dukcapil Bantul tetap WFO atau tetap kerja di kantor. Jadi jangan khawatir, pelayanan untuk warga Bantul tidak terganggu sama sekali,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).
Layanan Adminduk Tetap Optimal
Kwintarto memastikan seluruh layanan administrasi kependudukan tetap berjalan optimal, mulai dari pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), kartu identitas anak (KIA), hingga identitas kependudukan digital (IKD).
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen menjaga kualitas layanan di tengah penyesuaian sistem kerja ASN.
Penyesuaian Pola Kerja ASN
Kebijakan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Bupati Bantul terkait transformasi budaya kerja ASN dan aparatur kalurahan. Dalam aturan itu, sebagian ASN diperbolehkan menjalankan work from home (WFH), khususnya setiap hari Jumat.
Meski demikian, Dukcapil memilih tetap menerapkan WFO penuh untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
Selain layanan tatap muka, masyarakat juga dapat mengakses layanan administrasi kependudukan secara daring melalui platform Dukcapil Smart Web.
“Layanan online bisa diakses kapan saja. Untuk pengurusan KTP, KK, pindah datang, dan lainnya, masyarakat kami dorong menggunakan layanan daring agar lebih praktis,” kata Kwintarto.
Dukcapil Bantul mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan digital guna menghemat waktu dan mengurangi antrean di kantor pelayanan.
Dengan kombinasi layanan langsung dan daring, diharapkan kebutuhan administrasi kependudukan warga tetap terpenuhi secara cepat dan efisien.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Bantul meminta Perda larangan penjualan daging anjing di DIY disosialisasikan secara masif sebelum diterapkan di seluruh kabupaten dan kota.
Prabowo menyebut porsi hasil pengemudi ojol naik dari 80% menjadi 92%. Sejumlah pengemudi dilaporkan penghasilannya naik hingga 3 kali lipat.
Prabowo menargetkan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih beroperasi akhir 2026 dan pembangunan 1.582 kapal ikan modern dimulai pada 2027.
RPPLH DIY 2026-2056 disiapkan sebagai pedoman lingkungan 30 tahun. DPRD DIY meminta pembangunan ekonomi tak mengorbankan lingkungan.
Prabowo menargetkan swasembada daging sapi dan kerbau dalam 5 tahun. Danantara menggandeng JBS dengan investasi awal US$2,5 miliar.
Kekeringan Gunungkidul meluas. Sebanyak 83.757 jiwa di 71 kalurahan terdampak krisis air bersih dan bantuan mencapai 1.087 tangki.