JJLS Kelok 23 Gunungkidul-Bantul Bakal Punya Rest Area, Jadi Tempat Wisata
JJLS Kelok 23 Gunungkidul-Bantul ditargetkan dibuka September 2026. Kawasan ini diwacanakan memiliki rest area, UMKM, dan gardu pandang.
Kondisi raskin yang tidak layak konsumsi di Desa Kepek Wonosari Gunungkidul (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Gara-gara dianggap tak layak konsumsi, sejumlah warga di beberapa padukuhan di Desa Kepek, Wonosari mengembalikan jatah raskin yang diberikan Pemkab Gunungkidul.
Jumlah warga yang mengembalikan raskin tidak layak konsumsi ini kemungkinan besar akan terus bertambah. Pasalnya, hingga pukul 13.00 WIB ada 31 warga yang mengembalikan beras tersebut. Total beras yang dikembalikan seberat 465 kilogram.
Berdasarkan pantauan, awalnya hanya 3 warga yang mengembalikan. Jumlahnya mencapai 3 karung beras Bulog ukuran 15 kilogram dikembalikan ke kantor kelurahan Kepek.
Pada siang hari, jumlah itu meningkat menjadi 31 warga. Rinciannya, 3 warga asal Dukuh Sumbermulyo, 8 warga asal Trimulyo II, Ledoksari 3 keluarga. Serta, 3 keluarga dari Tegalmulyo dan 13 keluarga dari Dukuh Jeruk.
Mereka mengembalikan beras batuan pemerintah itu dikarenakan tidak layak konsumsi. Selain warna beras telah kusam, baunya juga apek. Apalagi, beras-beras itu juga ada yang mengeras membentuk kerikil-kerikil kecil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
JJLS Kelok 23 Gunungkidul-Bantul ditargetkan dibuka September 2026. Kawasan ini diwacanakan memiliki rest area, UMKM, dan gardu pandang.
Puan Maharani meminta polisi mengusut tuntas kericuhan demo 27 Agustus 2026 dan kematian warga di Pejompongan.
Pejabat Sleman yang gagal mencapai target kinerja bisa dikenai sanksi hingga demosi. Evaluasi mengacu pada Perbup Sleman No. 35/2026.
LBB 2026 Jogja diikuti 3.500 pelajar dari SD hingga SMA. Kegiatan ini menanamkan disiplin, keteraturan, dan cinta Tanah Air.
Profil Destry Damayanti, Gubernur BI 2026-2031, mulai pendidikan, karier sebagai ekonom hingga perjalanan di Bank Indonesia.
Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran Rp4,53 triliun untuk 2027, terutama untuk SDM, usaha, digitalisasi, dan pengawasan.