BPBD Gunungkidul Ajak Komunitas Agama Terlibat Mitigasi Bencana
BPBD Gunungkidul mengajak komunitas keagamaan terlibat dalam mitigasi bencana, mulai dari kesiapsiagaan hingga pemulihan pascabencana.
Ilustrasi penerangan jalan umum (JIBI/Solopos/Antara/Lucky.R)
Pemerintah Kabupaten berencana mendata jumlah lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ada di wilayah Gunungkidul
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten berencana mendata jumlah lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ada di wilayah Gunungkidul. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui beban pasti pembayaran pajak PJU yang dibayarkan setiap bulannya.
Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi mengatakan, pendataan terhadap jumlah pasti PJU sangat penting bagi pemkab. Pasalnya upaya ini bertujuan mengurangi beban untuk membayar pajak penerangan tersebut.
Menurut dia, hingga sekarang pemkab terus merugi karena kewajiban pembayaran PJU. Kondisi ini terjadi karena iuran yang masuk dari kewajiban pajak listrik masyarakat tidak mencukupi membayar seluruh beban dari PJU.
“Setiap bulan pemkab harus membayar pajak PJU di atas Rp800 juta per bulan atau hampir Rp10 miliar per tahunnya. Sedang untuk penerimaan dari prosentase pajak listrik dari masyarakat jumlahnya lebih kecil dari kewajiban yang harus dibayarkan. Jadi kalau terus dibiarkan maka pemkab akan rugi,” kata Immawan kepada Harianjogja.com, Senin (18/12/2017).
Dia mengungkapkan, pendataan yang dilakukan merupakan salah satu langkah efektif dalam menekan pengeluaran untuk PJU. Dari kegiatan ini, lanjut Immawan, juga akan diketahui jumlah pasti PJU yang berfungsi dengan normal atau pun yang telah mati.
“Kalau tidak didata maka kami tidak akan tahu jumlahnya berapa. Mudah-mudahan proses ini dapat dilakukan secepatnya,” ungkap Politikus PAN tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Gunungkidul mengajak komunitas keagamaan terlibat dalam mitigasi bencana, mulai dari kesiapsiagaan hingga pemulihan pascabencana.
Satpol PP Bantul bersama Bea Cukai dan Kejari menemukan 4.972 batang rokok tanpa pita cukai di Pandak dan Bambanglipuro.
Celios memperkirakan biaya kesehatan akibat karhutla mencapai Rp103,3 triliun. Sebanyak 17,4 juta warga bergejala ISPA diprediksi tidak berobat.
Pemkab Sleman masih mengurus legalitas lahan seluas 5,1 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat berasrama di Seyegan.
Celios memperkirakan kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla 2026 mencapai Rp565,03 triliun. Simak wilayah dan sektor terdampak.
Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti meminta koordinasi terkait pemasangan kawat berduri di kawasan Titik Nol Jogja.