Pilur Gunungkidul Digelar 26 September, Pemkab Minta Logistik Tuntas H-2
Pilur serentak di 31 kalurahan Gunungkidul digelar 26 September 2026. Pemkab meminta seluruh logistik, terutama surat suara, siap H-2.
Suasana antrean pengurusan SIM di Satlantas Polres Bantul, Selasa (14/8/2018)./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogjaom.com, BANTUL- Kepala Satlantas Polres Bantul AKP Cerryn Nova Madang Putri mengatakan, pihaknya memohon maaf atas terhambatnya layanan dalam pelayanan SIM.
Menurut dia, kondisi ini terjadi karena kiriman material untuk pencetakan mengalami hambatan sehingga belum mendapatkan kiriman kembali.
Meski demikian, kepada pemohon yang telah mendapatkan surat keterangan permohonan untuk tidak khawatir. Surat itu berfungsi layaknya seperti SIM sehingga tetap berfungsi sesuai dengan peruntukan.
“Kalau ada razia tetap bisa ditunjukan dan dijadikan pengganti SIM yang asli,” katannya, Selasa (14/8/2018).
Dia pun berjanji akan memberitahu pada saat blangko sudah dikirim agar para pemohon bisa mengambil bukti kepemilikan SIM yang baru. “Di dalam surat keterangan ada nomor yang bisa dihubungi untuk mengetahui sim sudah dicetak atau belum. Nanti kalau sudah siap pasti akan kami informasikan ke masyarakat,” ungkap Cerryn.
Layanan pengurusan SIM di Satlantas Polres Bantul terganggu akibat kehabisan material untuk pencetakan. Hingga Selasa (14/8/2018) ada sekitar 3.200 pemohon yang hanya mendapatkan surat keterangan saat mengurus permohonan SIM baik baru maupun perpanjangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pilur serentak di 31 kalurahan Gunungkidul digelar 26 September 2026. Pemkab meminta seluruh logistik, terutama surat suara, siap H-2.
Dokter Yoga Yuniadi meluruskan anggapan obat hipertensi menyebabkan ginjal rusak dan menjelaskan pentingnya menjaga tekanan darah tetap terkendali.
Kuota LPG 3 kg 2027 dipangkas menjadi 8 juta ton. Pemerintah menyiapkan CNG, jargas, dan kompor listrik sebagai energi alternatif.
DPRD Kota Jogja mendorong pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, tata kelola transparan, akuntabel, dan budaya integritas.
Polri menetapkan 196 tersangka dari 245 laporan karhutla hingga 28 September 2026. Kasus yang melibatkan korporasi juga terus didalami.
Bulog memastikan Beras Kita Premium dapat digunakan untuk kebutuhan MBG sesuai arahan pemerintah, sementara beras fortifikasi bukan pengganti beras premium.