Dinas Temukan Restoran di Bantul Gunakan Gas Bersubsidi

Harianjogja.com, BANTUL--Dinas Perdagangan Bantul bekerja sama dengan PT Pertamina unit pemasaran Jawa Tengah (Jateng) DIY menginspeksi mendadak potensi penyalahgunaan elpiji kemasan tiga kilogram. Hasilnya ditemukan restoran yang terbukti menggunakan gas bersubsidi tersebut.

Petugas Pengawas Perdagangan Elpiji, Dinas Perdagangan Bantul Suwarna mengatakan hasil sidak menemukan sebuah restoran beromzet puluhan juta sehari, tetapi tetap menggunakan gas bersubsidi. Padahal, menurut dia, berdasarkan jenis usaha yang digeluti, restoran tersebut tidak termasuk usaha mikro kecil. “Saat disidak ditemukan tabung gas melon,” katanya kepada wartawan, Kamis (23/8/2018).

Menurut dia, dengan temuan ini pemilik langsung diberikan teguran. Namun untuk pencabutan izin usaha bukan kewenangan Dinas Perdagangan karena pengurusan berada di Dinas Pariwisata. “Kami hanya bisa membina dari agen hingga pangkalan. Sedang untuk pencabutan izin restoran ada di Dinas Pariwisata,” kata dia.

Suwarna menegaskan pihaknya akan terus mengawasi sehingga penggunaan gas bersubsidi bisa sesuai dan tepat sasaran. “Kami minta kepada pengusaha agar bisa memahami karena elpiji tiga kilogram dikhususkan untuk keluarga kurang mampu,” kata dia.

Sales Executive LPG Rayon VI DIY Dorojatun Sumantri mengatakan pihaknya langsung mengambil tindakan tegas. Bagi restoran yang menggunakan gas melon, tabungnya akan langsung diganti dengan gas nonsubsidi. “Dua gas melon, kami ganti dengan satu tabung gas merek Bright Gas,” kata Dorojatun.

Menurut dia, banyak berita tentang kelangkaan gas bersubsidi, kondisi ini terjadi karena praktik nakal pengusaha yang nekat menggunakan gas yang seharusnya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu. “Ini baru satu restoran, dan di DIY masih banyak restoran yang besar. Jadi pengawasan akan terus kami tingkatkan,” jelas Dorojatun.

Dorojatun menambahkan kelangkaan gas melon bukan hanya karena praktik nakal pengusaha di bidang kuliner, tetapi juga disinyalir dilakukan oleh pengusaha di bidang lain seperti peternakan dan lain sebagainya. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan, dia mengaku sudah membuat imbauan kepada pangkalan agar menjual langsung ke warga.

“Selama ini banyak dijual ke agen. Untuk itu, kami berharap ada pembagian 50 persen jatah dijual ke agen dan sisanya dijual langsung ke masyarakat,” jelas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.