Gunungkidul Tak Kebagian Kuota Transmigrasi 2026, Ini Penyebabnya
Gunungkidul dipastikan tidak memberangkatkan peserta transmigrasi pada 2026 karena minimnya kuota yang diterima DIY. Padahal, masih ada sekitar 30 kepala keluar
Ilustrasi Guru
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Ketua Forum Honorer K2 Gunungkidul, Didik Joko Santoso mengatakan hingga saat ini belum ada informasi yang jelas berkaiatan dengan perekrutann pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Seharusnya sebelum proses pendafaran berlangsung ada pengumuman terkait dengan tata cara, persyaratan untuk mendaftar.
“Hingga kini belum ada informasinya. Padahal rekrutmen juga ditunggu-tunggu,” katanya kepada Harian Jogja, Selasa (12/2).
Ia berharap untuk rekrutmen ada akses seluas-luasnya sehingga para honorer K2 bisa ikut didalam seleksi. “Ini yang kami tunggu. Mudah-mudahan ada kejelasan terkait dengan perekrutan,” ungkapnya.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul, Aris Wijayanto. Menurut dia, informasi terkait dengan rekrutmen belum ada kejelasan. “Masih simpang siur, ada yang bilang hanya khusus untuk honorer K2, tapi di kabar terbaru rekrutmen malah ditunda pendaftarannya,” kata Aris.
Menurut dia, kejelasan informasi sangat penting karena jangan sampai menibulkan berita yang simpang siur di masyarakat. “Ya kalau hanya untuk K2, maka kami [FHSN] tidak bisa ikut mendaftar karena tidak masuk ke kateogri tersebut [K2],” ungkanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul dipastikan tidak memberangkatkan peserta transmigrasi pada 2026 karena minimnya kuota yang diterima DIY. Padahal, masih ada sekitar 30 kepala keluar
Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan mundur setelah protes nasional akibat skandal kebocoran soal NEET yang mengguncang jutaan siswa.
BMKG memprakirakan hujan petir dan hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah kota besar Indonesia pada Minggu, 26 Juli 2026.
Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw meninggal dunia karena sebab alami di Rusun ASN IKN. Simak kronologi dan perjalanan pengabdiannya.
Kementerian Kehutanan menanam 900 bibit mangrove di Raja Ampat untuk rehabilitasi pesisir, menjaga ekosistem, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
KPK menyita uang tunai lebih dari Rp4 miliar dari rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu dalam pengembangan kasus suap Bupati Rejang Lebong