Advertisement

PKS Kulonprogo Ikrarkan Antipolitik Uang

Redaksi Solopos
Kamis, 25 April 2013 - 15:56 WIB
Maya Herawati
PKS Kulonprogo Ikrarkan Antipolitik Uang

Advertisement

http://www.harianjogja.com/baca/2013/04/25/pks-kulonprogo-ikrarkan-antipolitik-uang-400281/pks-logo" rel="attachment wp-att-400283">http://images.harianjogja.com/2013/04/PKS-logo-250x310.jpg" alt="" width="250" height="310" />KULONPROGO-Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kulon Progo, berikrar antipolitik uang atau tidak akan melakukan politik uang untuk mendapat suara pada Pemilihan Umum 2014.

Ketua DPD PKS Kulon Progo Hamam Cahyadi di Kulon Progo, Kamis (25/4), mengatakan komitmen pencalegan pada Jumat 19 April, karena adanya ikrar bersama semua caleg PKS tidak akan berpolitik uang, baik ke DPD maupun lewat tim sukses yang akan dibentuknya.

Advertisement

"Maksud dan tujuan PKS ikrar tidak berpolitik uang adalah meraih kemenangan 2014 dengan barokah. Insya Allah, kami pasti bisa," kata Hamam.

Menurut dia, untuk mencegah terjadinya politik uang, perlu adanya pengawasan di lapangan oleh masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Ia mengatakan, pelaporan adanya politik uang masih tebang pilih, contohnya di Pekalongan (Jawa Tengah) penjual tempe bisa masuk penjara tiga bulan karena menggunakan kertas partai politik (parpol) untuk membungkus tempe. Sementara yang jelas ada uang ratusan beredar semua diam bahagia.

"Mencegah politik uang, kalau pasalnya seperti narkoba, tidak akan signifikan," katanya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PKS Kulon Progo mengatakan partainya mendapat bantuan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo sebesar Rp61 juta per tahun.

"Tidak ada dana selain itu dari anggaran provinsi atau pusat. Seharusnya, pemerintah pusat dan DPR RI memikirkan kiranya berketapatan dengan tahun pemilu mestinya seluruh parpol didukung anggaran yg layak, misal hanya untuk biaya cetak alat peraga atribut, saksi, kampanye terbuka sekalipun hanya sekali tiap-tiap parpol yang semuanya dalam batas adil dan hemat," katanya.

Ia mengatakan parpol yang tugas kerjanya dari memuat peraturan daerah hingga undang-undang.

"Perlu adanya anggaran khusus kampanye bagi partai," katanya.

Terkait fenomena sekarang ini bahwa parpol yang dibelakangnya konglomerat atau pengusaha pasti lebih kuat kemampuan keuangannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terkait

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

3 Jenazah Pesawat Jatuh BSD Tiba di RS Polri, Posko Ante mortem dan Post Mortem Dibuka

News
| Minggu, 19 Mei 2024, 20:47 WIB

Advertisement

alt

Hotel Mewah di Istanbul Turki Ternyata Bekas Penjara yang Dibangun Seabad Lalu

Wisata
| Sabtu, 18 Mei 2024, 20:27 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement