Advertisement
DPRD Gunungkidul Minta Pemkab Tindak Tegas Penambangan Gamping dan Karst
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungkidul mendesak Pemerintah Kabupaten untuk menindak tegas aktivitas penambangan batu gamping atau batu kars yang tidak berizin.
Ketua DPRD Gunungkidul Budi Utama mengatakan sejumlah penambangan batu gamping tidak melengkapi izin penambangan, terlebih kegiatan itu menggunakan alat berat yang bisa mengancam ekosistem kawasan karst.
Advertisement
“Pemkab harus bertindak tegas melarang karena aturannya sudah ada,” kata Budi, Senin (14/4/2014).
Diakui dia, aktivitas penambangan memang ada yang berkategori penambangan rakyat. Namun, banyak penambangan yang menggunakan alat berat. Jika terus dibiarkan akan merusak sementara tidak ada pemasukan untuk daerah.
Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (Kapedal) Gunungkidul Irawan Jatmiko mengaku banyak perusaahan pertambangan tak berizin karena kantornya tidak memberikan rekomendasi mengingat perusahaan pertambangan tidak melengkapi dokumen lingkungan.
Kapedal belum bisa memberikan rekomendasi izin karena belum ada aturan dari Kementerian Energi Sumber Daya Manusia tentang pengaturan wilayah yang boleh ditambang dan wilayah kawasan bentang alam karst yang tidak boleh ditambang.
“Kalau aturan RTRW [Rencana tata Ruang Wilayah] memang ada tapi perlu ada kepastian lokasi yang boleh ditambang dan tidak,” kata Irawan.
Irawan tidak bisa merinci berapa jumlah perusahaan tambang batu gamping yang ada di Gunungkidul karena belum bisa membedakan antara penambangan rakyat dan perusahaan. Dari banyaknya perusahaan tambang, lanjut Irawan, tahun ini hanya satu perusahaan tambang yang berizin.
Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Halik Sandera mengatakan Pemkab Gunungkidul lemah dalam penegakan hukum kawasan tambang. Selain itu, Kementerian ESDM juga lamban dalam menentukan kawasan bentang alam karst.
“Untuk mensiasatinya Pemkab harus berupaya menjadikan kawasan tambang sebagai lokai ekowisata yang bisa mengalihkan pekerjaan masyarakat dari penambang,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ini Pentingnya Pembangunan Karakter Bagi Para Pemuda di Era Digital
Jadwal KRL Jogja Solo Terbaru, Naik dari Stasiun Tugu Turun di Palur, Senin (7/7/2025)
Advertisement
Bahas Karakter Pemuda di Era Digital, Momo: Seni Jadi Tameng Terakhir Kebebasan Berpikir
Polisi Dalami Peretasan Nomor Whatsapp Bupati Kulonprogo
Polisi Tetapkan "Mas-mas Pelayaran" Penganiaya Rekan Driver Ojol Tersangka dan Ditahan
Tekan Kasus DBD, Dinkes Bantul Imbau Masyarakat Gencarkan PSN
Hajad Dalem Labuhan Kadipaten Pakualaman, Melarung Hal-hal Negatif
Advertisement
Ratusan Ribu Kendaraan Masuk DIY Selama Sepekan Terakhir Liburan Sekolah
Pemkot Jogja Gelar Aksi Serentak Bersih-bersih Sungai di 45 Titik
Seminar Kebangsaan di UGM: PDIP Jogja Dorong Praktik Nyata Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari
Kontribusi Nyata untuk Warga, RS Sedayu General Hospital Gelar Khitan Gratis
Masuki Musim Tanam Palawija Saat Kemarau Basah, Petani Kulonprogo Siapkan Parit
Advertisement
Ribuan Pelari Ikuti Bhayangkara Run 2025 di Gunungkidul
Berita Pilihan
Advertisement
Banjir di Kawasan Puncak Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia dan 2 Masih Hilang
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Cek Jalur Trans Jogja ke Lokasi Wisata di Jogja
- Bencana Kekeringan Melanda Bantul, Sumber Air Mengering, Warga Trimurti Andalkan Bantuan Droping Air Setiap Hari
- Jadwal DAMRI Jogja ke Semarang Hari Ini
- Top Ten News Harianjogja.com, Minggu 6 Juli 2025: Kasus Mas-mas Pelayaran, Kapolda DIY Digugat hingga Sekolah Kekurangan Siswa
- Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Advertisement
Advertisement
