BNI Gandeng Ratusan Pengembang di Danantara Housing Expo, Hadirkan Hunian Premium
BNI menggandeng ratusan pengembang dalam Danantara Housing Expo 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungkidul mendesak Pemerintah Kabupaten untuk menindak tegas aktivitas penambangan batu gamping atau batu kars yang tidak berizin.
Ketua DPRD Gunungkidul Budi Utama mengatakan sejumlah penambangan batu gamping tidak melengkapi izin penambangan, terlebih kegiatan itu menggunakan alat berat yang bisa mengancam ekosistem kawasan karst.
“Pemkab harus bertindak tegas melarang karena aturannya sudah ada,” kata Budi, Senin (14/4/2014).
Diakui dia, aktivitas penambangan memang ada yang berkategori penambangan rakyat. Namun, banyak penambangan yang menggunakan alat berat. Jika terus dibiarkan akan merusak sementara tidak ada pemasukan untuk daerah.
Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (Kapedal) Gunungkidul Irawan Jatmiko mengaku banyak perusaahan pertambangan tak berizin karena kantornya tidak memberikan rekomendasi mengingat perusahaan pertambangan tidak melengkapi dokumen lingkungan.
Kapedal belum bisa memberikan rekomendasi izin karena belum ada aturan dari Kementerian Energi Sumber Daya Manusia tentang pengaturan wilayah yang boleh ditambang dan wilayah kawasan bentang alam karst yang tidak boleh ditambang.
“Kalau aturan RTRW [Rencana tata Ruang Wilayah] memang ada tapi perlu ada kepastian lokasi yang boleh ditambang dan tidak,” kata Irawan.
Irawan tidak bisa merinci berapa jumlah perusahaan tambang batu gamping yang ada di Gunungkidul karena belum bisa membedakan antara penambangan rakyat dan perusahaan. Dari banyaknya perusahaan tambang, lanjut Irawan, tahun ini hanya satu perusahaan tambang yang berizin.
Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Halik Sandera mengatakan Pemkab Gunungkidul lemah dalam penegakan hukum kawasan tambang. Selain itu, Kementerian ESDM juga lamban dalam menentukan kawasan bentang alam karst.
“Untuk mensiasatinya Pemkab harus berupaya menjadikan kawasan tambang sebagai lokai ekowisata yang bisa mengalihkan pekerjaan masyarakat dari penambang,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BNI menggandeng ratusan pengembang dalam Danantara Housing Expo 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah.
KKP akan mencabut izin KM Maulana 23 setelah dugaan kekerasan terhadap ABK viral. Kapal membawa 28 ABK dan kini diamankan di Dobo.
Pertamina kembali mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas melalui Pertamina SMEXPO 2026 Regional Jogja.
Ganjar Pranowo membagikan momen bertemu Anies Baswedan dan Fery Farhati di Jogja dengan suasana santai dan penuh guyonan.
PSS Sleman tak mengambil libur selama jeda internasional. Pieter Huistra menggenjot fisik pemain dan membenahi setiap lini.
Cuaca panas menjadi tantangan 64 tim KMHE 2026 di Unej karena memengaruhi performa mesin, kelistrikan, ban, hingga baterai kendaraan.