Advertisement
DPRD Gunungkidul Minta Pemkab Tindak Tegas Penambangan Gamping dan Karst
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungkidul mendesak Pemerintah Kabupaten untuk menindak tegas aktivitas penambangan batu gamping atau batu kars yang tidak berizin.
Ketua DPRD Gunungkidul Budi Utama mengatakan sejumlah penambangan batu gamping tidak melengkapi izin penambangan, terlebih kegiatan itu menggunakan alat berat yang bisa mengancam ekosistem kawasan karst.
Advertisement
“Pemkab harus bertindak tegas melarang karena aturannya sudah ada,” kata Budi, Senin (14/4/2014).
Diakui dia, aktivitas penambangan memang ada yang berkategori penambangan rakyat. Namun, banyak penambangan yang menggunakan alat berat. Jika terus dibiarkan akan merusak sementara tidak ada pemasukan untuk daerah.
Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (Kapedal) Gunungkidul Irawan Jatmiko mengaku banyak perusaahan pertambangan tak berizin karena kantornya tidak memberikan rekomendasi mengingat perusahaan pertambangan tidak melengkapi dokumen lingkungan.
Kapedal belum bisa memberikan rekomendasi izin karena belum ada aturan dari Kementerian Energi Sumber Daya Manusia tentang pengaturan wilayah yang boleh ditambang dan wilayah kawasan bentang alam karst yang tidak boleh ditambang.
“Kalau aturan RTRW [Rencana tata Ruang Wilayah] memang ada tapi perlu ada kepastian lokasi yang boleh ditambang dan tidak,” kata Irawan.
Irawan tidak bisa merinci berapa jumlah perusahaan tambang batu gamping yang ada di Gunungkidul karena belum bisa membedakan antara penambangan rakyat dan perusahaan. Dari banyaknya perusahaan tambang, lanjut Irawan, tahun ini hanya satu perusahaan tambang yang berizin.
Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Halik Sandera mengatakan Pemkab Gunungkidul lemah dalam penegakan hukum kawasan tambang. Selain itu, Kementerian ESDM juga lamban dalam menentukan kawasan bentang alam karst.
“Untuk mensiasatinya Pemkab harus berupaya menjadikan kawasan tambang sebagai lokai ekowisata yang bisa mengalihkan pekerjaan masyarakat dari penambang,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DPRD DIY Bahas Sejumlah Raperda Strategis
Debt Collector Ditabrak hingga Patah Tulang dan Viral Narasi Tabrak Lari di Gamping, Begini Kronologinya
Rencana Pengoperasian Trans Jogja ke Gunungkidul, Ini Hasil Kajian Tarifnya
Pengemis Viral di Perempatan Bakulan Diamankan Satpol PP Bantul, Diduga Hasilkan Ratusan Ribu per Hari
Advertisement
Ada Dugaan Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Begini Tanggapan Pemkab Gunungkidul
Satu Rumah Sengketa di Lempuyangan Akhirnya Dieksekusi, Penghuni Tidak Dapat Kompensasi
Delapan Lowongan PPPK di Gunungkidul Tidak Terisi, Begini Alasannya
Harga Beras Premium di Bantul Naik, Dijual Rp12.000 hingga Rp13.800 Tergantung Jenis
Pelemparan Batu KA Sancaka Relasi Jogja-Surabaya, Dua Penumpang Korban Dapat Asuransi dan Perawatan Medis
Advertisement
Catat! Ini Ini Kalender Event di Jogja Selama Juli 2025
Koperasi Desa Merah Putih Sidoluhur Sleman Berdayakan Difabel
Pengunjung di Pantai Kulonprogo Diminta Waspada Terhadap Serangan Ubur-ubur
Advertisement
Pemda DIY Lakukan Efisiensi dan Optimalisasi PAD dalam Perubahan APBD 2025
Berita Pilihan
Advertisement
KPK Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Venue Porda Gunungkidul 2025, Pemasangan Atap Lapangan Tenis Sewokoprojo Dikebut
- Peringati Hari Sosial dan Kasih Sayang, Muslimat NU Kuatkan Ukhuwah di Bulan Mulia
- Bantul Akan Membangun Tempat Pengolahan Sampah Baru di Bawuran Pleret, Ini Lokasinya
- Kasus Mas-mas Pelayaran: Polisi Tegaskan Driver Ojol Pengantar Makanan Hanya Telat 5 Menit
- Kalurahan Tegalpanggung Jogja Kelola Sampah Organik dengan Biopori
Advertisement
Advertisement
