KASUS PAJAK : Mengenai Sel Khusus Pengemplang Pajak, Ini Tanggapan Pengusaha

08 Maret 2015 06:20 WIB Abdul Hamied Razak Jogja Share :

Kasus pajak, sel khusus bagi pengemplang pajak tak dipersoalkan pengusaha.

Harianjogja.com, JOGJA-Direktorat Jendral Pajak (DJP) DIY menyediakan sel khusus di Lapas Wirogunan, Jogja bagi pengemplang pajak. Namun, keberadaan sel khusus tersebut tidak terlalu mendapatkan tanggapan serius dari para asosiasi usaha.

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) DIY Andi Wijayanto menjelaskan, sektor usaha properti DIY tidak khawatir dengan penerapan kebijakan penyandraan (gijzeling) yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Menurutnya, kebijakan tersebut harus ditegakkan demi kelancaran pembangunan. Meski begitu, katanya, pajak yang selama ini diterima pemerintah harus diimbangi dengan keseriusan membangun iklim usaha yang baik di Jogja.

Selama ini, anggota REI DIY sendiri terbilang cukup taat dalam membayar pajak. Menurut Andi, beban pajak di sektor properti tidak terlalu besar. Tidak ada anggota REI yang mendapat surat peringatan, apalagi terkena penyandraan.

”Selama ini para pengusaha memenuhi kewajiban pajak, maka pengusaha juga meminta agar infrastrukturnya dibenahi juga dong. Sebab, dana pajak yang selama ini dibayarkan digunakan untuk membayar infrastruktur dan gaji PNS,” kata Andi, Jumat (6/3/2015).

Dia menambahkan, pengusaha di sektor properti menuntut pemerintah memberikan pelayanan yang maksimal. Terutama dalam pemberian izin pengembangan usaha, harus dijalankan sesuai aturan. "Kami berharap pemerintah juga fair menyikapi masalah ini. Harus ada keseimbangan, jangan sampai pengusaha dirugikan," tukasnya.

Dia mengatakan, pajak yang dibayarkan praktis lebih ringah yakni PPh final dan pajak titipan konsumen (pajak penambahan nilai) atau PPn.Untuk PPh final, jelas Andi, pajak yang dibayarkan sebesar 5% bagi rumah tak bersubsidi dan bagi rumah bersubsidi besarnya 1%. Sedangkan pajak penambahan nilai besarannya 10%.

”Pajak tersebut memang harus dibayarkan. Kalu tidak otomatis pihak pengusahanya sendiri yang rugi bila harus menunda-nunda,” kata Andi.

Sementara, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, Gonang Djuliastono menilai, masalah perpajakan memang menjadi persoalan yang dihadapi oleh pengusaha. Diakui olehnya, memang masih banyak para pengusaha di DIY yang masih belum taat membayar pajak.

”Pembayaran pajak inikan soal kesadaran. Jadi harus pintar-pintarnya pemerintah memberikan sosialisasi yang tepat kepada pengusaha,” terangnya.

Pemerintah, sebutnya, harus melihat skala usaha dan kemampuan setiap usaha. Karena, tidak semua penunda pajak yang tercatat di kantor pajak DIY bisnisnya berjalan lancar. Bisa jadi, ada beberapa industri maupun UKM yang akan kolaps atau sudah mati. Gonang mengatakan, bila pemerintah ingin menerapkan kebijakan penyanderaan, sebaiknya kondisi politik dan perekonomian ditata sedemikian baik.