Sekolah Salurkan Lulusan untuk Bekerja, Siapa Bertanggung Jawab?
Buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang, Banten, Senin (27/4/2015). Aksi tersebut merupakan aksi pra May Day atau Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei. (JIBI/Solopos/Antara - Rivan Awal Lingga) Sekolah yang menyalurkan lulusannya untuk bekerja, diminta bekerjasama dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul Dwi Warna Widi Nugraha mengakui kerja sama dengan sekolah, khususnya sekolah menengah kejuruan masih minim.
Kerja sama ini dianggap penting untuk memberikan perlindungan kepada siswa saat bekerja, khususnya yang lewat Bursa Kerja Khusus (BKK).
“Kalau berjalan baik, tidak masalah. Tapi, kalau ada masalah, siapa yang akan bertanggungjawab? Selama ini, sekolah juga jarang melaporkan ke kami para siswa yang sudah diterima kerja,” ujarnya, Jumat (8/5/2015).
Dari sejumlah SMK yang ada, baru dua sekolah yang menjalin kerja sama dengan dinsosnakertrans. Sekolah tersebut antara lain, SMK I Muhammadiyah Playen dan SMK Negeri 1 Nglipar.
Dari dua sekolah itu ada 80 murid yang diterima kerja di Jakarta melalui program BKK dinas.
“Waktu memberikan pengarahaan, saya juga mewanti-wanti kepada mereka, bekerja itu bukan hanya untuk makan, tapi untuk investasi,” ujar Dwi Warna.
Menurut dia, kerja sama antara sekolah dengan Dinsosnakertrans sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk melindungi pekerja, khususnya para alumni yang baru lulus sekolah.
Banyak manfaat yang diperoleh dari kerja sama ini. Selain memberikan perlindungan, dinas juga bisa melakukan pengawasan melalui kerja sama dengan perusahaan tempat mereka bekerja.
Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul Bahron Rosyid mengaku akan mengkaji permintaan Dinsosnakertrans itu. Sebab, selama ini proses perlindungan hanya saat masih bersekolah saja.
“Ide itu sangat baik karena untuk program perlindungan dibutuhkan sinergi dari semua pihak,” paparnya.
Dia pun mengaku siap mewujudkan kerja sama itu. Namun, sebelum kerja sama ini dilakukan, Disdikpora akan bekoordinasi dengan sekolah.
Di Gunungkidul saat ini ada 46 SMK, dan 23 SMA. Namun untuk proses kerja sama yang akan dikembangkan, difokuskan pada SMK karena sekolah itu para alumninya diberikan pendidikan yang siap kerja. (David Kurniawan)
