MITIGASI BENCANA : 301 Desa di DIY Rawan Bencana

18 Mei 2015 17:20 WIB Jogja Share :

Mitigasi bencana di DIY diupayakan dengan pembentukan forum.

Harianjogja.com, JOGJA-Ratusan desa di DIY masuk dalam kategori rawan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menyasar desa-desa tersebut untuk memberikan informasi mengenai bencana dengan membentuk forum.

Menurut Kepala BPBD DIY Gatot Saptadi terdapat 301 dari 430-an desa di DIY yang berpotensi dilanda bencana. Gunungkidul, sebutnya, menempati urutan pertama karena memiliki potensi bencana sekitar 30%.

"Bencana yang dimaksud antara lain, longsor, gempa, banjir, erupsi gunung berapi, puting beliung, tsunami, dan sebagainya," urai dia, Minggu (17/5/2015).

Gatot menjabarkan, Gunungkidul rentan tsunami, tanah longsor, dan puting beliung, Bantul dan Jogja rawan gempa, sementara Sleman lebih fokus pada bencana erupsi Merapi.

Dikatakannya, forum yang dibentuk mengajak warga untuk melakukan mitigasi secara kultural dan struktural. Kultural, jelasnya, berarti warga diberi pengetahuan dan pemahaman terkait penanganan bencana sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Sedangkan struktural mengedepankan penanganan fisik dan lingkungan.

Saat ini, imbuhnya, baru 120-an desa yang sudah disasar. Ia menargetkan dalam kurun waktu lima tahun seluruh desa rawan bencana dapat terjangkau dengan informasi dan forum yang dibentuknya.
Komandan SAR DIY Brotoseno dalam mitigasi bencana yang diperlukan adalah gerak cepat.

Ia mencontohkan, kejadian erupsi Merapi 2010, keputusan-keputusan yang didahului dengan musyawarah justru memperlambat gerak. Pasalnya, jika yakin dengan satu tindakan yang harus dilakukan, maka pemimpin harus segera mengambil keputusan dan diikuti oleh masyarakatnya. Warga salah satu desa di lereng Merapi, jelasnya, banyak yang menjadi korban karena terlambat.

"Dalam mitigasi bencana, demokrasi tidak selalu mengungtungkan," ujarnya.

Ia yakin jika pemimpin di satu wilayah memiliki sikap dan karakter yang baik, maka warga akan dengan senang hati menuruti tanpa perlu mengambil keputusan dengan musyawarah.