TENAGA HONORER GUNUNGKIDUL : K-2 Gunungkidul Ikut Unjuk Rasa di Jakarta

Redaksi Solopos

Senin, 08 Februari 2016 - 02:20 WIB

Mediani Dyah Natalia

TENAGA HONORER GUNUNGKIDUL : K-2 Gunungkidul Ikut Unjuk Rasa di Jakarta

Ribuan tenaga honorer kategori II (K2) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten mengikuti pengarahan dari Bupati Sunarna, di Gedung Olahraga (GOR) Gelarsena, Klaten, Kamis (20/3/2014). Pengarahan itu digelar dalam rangka pemberkasan bagi tenaga honorer K2 yang lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun anggaran 2013 lalu. (Ayu Abriyani K.P./JIBI - Solopos)

Tenaga honorer Gunungkidul menuntut kejelasan nasib.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL - Honorer K-2 Kabupaten Gunungkidul, menuntut pemerintah mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Untuk itu, kami akan mengirimkan perwakilan mengikuti unjuk rasa di Jakarta terkait pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS)," kata Ketua Forum Honorer K-2 Indonesia Gunungkidul Didik, seperti dikutip dari Antara, Minggu (7/2/2015).

Ia mengatakan dari total anggota sebanyak 86 orang, yang berangkat ke Jakarta hanya perwakilan karena tidak ingin mengganggu pekerjaan.

"Kami berangkat ke Jakarta dengan biaya sendiri," kata Didik.

Menurut dia, tuntutan honorer K-2 menjadi PNS bukan tanpa sebab. Selama ini seluruh anggota sudah bekerja lebih dari sepuluh tahun.

Selama ini, pihaknya sudah melakukan usaha untuk pengangkatan sebagai PNS ke Pemkab Gunungkidul. Namun tidak pernah direspons oleh pemkab.

Untuk itu, nanti di Jakarta pihaknya akan mendorong pemerintah pusat mengangkat honorer K-2 sebagai PNS, berikut dengan kelengkapan payung hukumnya.

"Kami akan berangkat ke Jakarta pada Selasa (9/2/2016) bergabung dengan kawan honorer K-2 dari berbagai daerah untuk menggelar unjuk rasa. Kami berjuang sendiri untuk mengubah nasib," katanya.

Ia mengatakan selama menjadi honorer K-2 dirinya dan anggotanya sempat mendapat tunjangan dari pemkab. Namun setelah itu dihilangkan dan sekarang berasal dari sekolah.

"Selama ini kami hanya mendapat gaji dari sekolah, paling besar satu bulan bayaran Rp150.000," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul Suharno mengatakan mendukung pengangkatan honorer K-2 menjadi PNS. Bahkan sudah sejak beberapa bulan lalu memberikan nama-nama honorer K-2 ke pusat untuk ditindaklanjuti.

"Nama-nama honorer asal Gunungkidul sudah tercantum di pusat. Hanya tinggal menunggu regulasi saja untuk diselesaikan," kata Suharno.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News