Putusan MK Diikuti, MBG Dipisah dari Anggaran Pendidikan di APBN 2028
Kemenkeu memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dipisahkan dari anggaran pendidikan mulai APBN 2028 sesuai putusan MK.
Anak-anak tengah membuat kerajinan akar wangi di SMPN 2 Semin Gunungkidul. (JIBI/Harian Jogja/Kusnul Isti Qomah)
Masyarakat Ekonomi ASEAN disikapi Pemkab Gunungkidul dengan mempersiapkan masyarakatnya
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi MEA. Rencananya bulan April 2016 mendatang pelatihan akan dilakukan dengan memberikan keterampilan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja, dan Transmigrasi (Dinsoskertrans) Kabupaten Gunungkidul, Dwi Warna Widi Nugraha mengungkapkan bahwa akan diberikan kepada masyarakat agar nantinya mereka memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja.
"Sasarannya adalah masyarakat yang memerlukan peningkatan dalam hal keterampilan kerja, terutama masyarakat usia kerja," kata dia saat ditemui Harian Jogja, Rabu (24/2/2016).
Dalam mempersiakan pelatihan masyarakat agar mampu dan siap dalam bekerja, Dinsoskertrans menganggarkan dana sekitar Rp1 Miliar dari dana APBD dan Rp2 Miliar dari dana pusat.
Ia pun mengungkapkan bahwa meski tanpa ada MEA, pihaknya akan tetap melaksanakan program pelatihan bagi masyarakat Gunungkidul karena diyakini persaingan di dunia semakin terbuka, sehingga harus serius dalam mempersiapkan peserta latihan kerja.
Sampai saat ini, ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah Gunungkidul dalam mempersiapkan masyarakat. Antara lain yakni semangat daya juang yang rendah dan ketakutan untuk merantau.
Menurutnya, masyarakat Gunungkidul belum memiliki tekad yang kuat untuk mencapai sukses. Selain itu ketakutan yang dihadapi ketika harus merantau ke luar daerah menjadi sebuah alasan bagi mereka untuk menghambat perkembangan diri.
Disamping itu adapula faktor yang membuat masyarakat Gunungkidul sulit berkembang, Dwi menyebutnya sebagai "Kekerabatan yang lebay". Maksudnya adalah kekhawatiran yang dialami oleh keluarga ketika melepas anak atau keluarganya untuk bekerja di luar daerah.
"Misalnya, dalam sebuah keluarga anaknya siap untuk bekerja namun tidak diizinkan oleh orangtuanya. Hal tersebut kerap dilakukan oleh orangtua tanpa memberi solusi. Itu menjadi salah satu hambatan masyarakat bisa berkembang," kata dia lagi.
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa kemungkinan untuk sukses dapat diraih apabila seseorang mau berkembang di luar daerah Gunungkidul. Ia menganggap bahwa karakter seseorang akan mudah terbentuk apabila ia merantau.
Alasan zona nyaman akan menyempitkan kreatifitas dan kesulitan untuk memiliki daya juang untuk berkembang. Ia menampik bahwa Gunungkidul tidak bertanggungjawab terhadap masyarakatnya dengan menyuruhnya merantau.
Di Gunungkidul sendiri masih tersedia banyak lapangan kerja namun masih dengan skala kecil dalam hal pendapatan. Ia pun tak mempermasalahkan dimanapun seseorang bekerja, di Gunungkidul pun tak bermasalah asalkan mampu berpenghasilan dan bermanfaat bagi orang lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kemenkeu memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dipisahkan dari anggaran pendidikan mulai APBN 2028 sesuai putusan MK.
Menkum Supratman Andi Agtas menegaskan perekaman SPG GIIAS tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan berpotensi melanggar sejumlah undang-undang.
Hasto Kristiyanto menegaskan Hari ASI Sedunia menjadi gerakan membangun peradaban. PDIP juga menyoroti pentingnya ASI untuk mencegah stunting.
Anggota DPRD Bantul Herry Fahamsyah mendukung pembahasan RUU LGBTQ agar ada kepastian hukum dan dasar pengaturan yang jelas.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada surpres pergantian Kapolri. DPR juga membantah kabar tersebut dan meminta publik tak terpengaruh isu.
Pemkab Sleman membentuk KOPI TB untuk memperkuat kolaborasi menuju eliminasi Tuberkulosis pada 2030 setelah sukses eliminasi malaria.