KINERJA PNS : Gaji dan Tunjangan PNS Harus Sesuai Kualitas Pelayanan pada Masyarakat

Kinerja PNS diharapkan meningkat sesuai gaji dan tunjuangan yang terus meningkat

Harianjogja.com, KULONPROGO -Pelayanan publik birokrasi pemerintahan dinilai cenderung belum berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Arif Noor Hartanto mengatakan, gaji maupun tunjangan yang diterima hendaknya memang sesuai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Otonomi itu punya nilai filosofis menjadi lebih dekat dengan rakyat. Kita butuh reformasi penataan birokrasi agar pelayanan publik dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arif pada sosialisasi budaya satriya di Gedung Kaca, Wates, Kulonprogo,Rabu (27/4/2016).

Birokrasi bukan lagi alat mempertahankan kekuasaan seperti pada era orde baru dulu, melainkan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Birokrasi saat ini dituntut mengubah paradigma agar mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Setiap aparat harus saling menguatkan dan mendukung tugas masing-masing.

“Misal saat ada orang datang, jangan lagi ada yang mengabaikan karena merasa bukan bagian tugasnya. Layani saja dan tanyakan apa kebutuhannya,” kata Arif.

Arif lalu memaparkan DIY telah memiliki standar mengenai kualitas pelayanan publik, yaitu melalui Pergub No.72/2008 tentang Budaya Pemerintahan di DIY. Menurutnya, aturan tersebut sudah cukup untuk menjadi landasan dalam membangun karakter birokrasi. Namun, selain internalisasi aturan oleh setiap pegawai, atasan juga diharapkan selalu memberikan apresiasi agar menambah motivasi.

Sementara itu, Kepala Bagian Kelembagaan Setda DIY, Noviar Rahmad mengatakan permasalahan terkait kualitas pelayanan publik sebenarnya selalu sama setiap tahun. Masih banyak hal yang dianggap belum mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Pola kinerja birokrasi harus senantiasa diperbaiki agar lebih efektif dan efisien.

Noviar menambahkan, tujuan utama reformasi birokrasi adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dia kemudian meminta seluruh ASN bersiap diri dan berusaha meningkatkan profesionalisme. Hal itu karena dia mendapatkan informasi mengenai rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait efisiensi pegawai.

“Kalau tidak produktif, pilihannya pensiun dini atau dipecat. Jadi kita harus meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja,” ungkap Noviar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News