AGENDA PRESIDEN : Terbukti Tarik Pungli, Aparat BPN Terancam Dipecat Jokowi

Presiden RI Joko Widodo saat bersama warga penerima sertifikat program Prona, Senin (10/10/2016) di Karangrejek, Wonosari. (Bhekti Suryani/JIBI - Harian Jogja)
10 Oktober 2016 20:55 WIB Bhekti Suryani Gunungkidul Share :

Agenda Presiden pekan ini mengunjungi beberapa tempat di DIY

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 2.853 sertifikat tanah kepada ribuan warga DIY di Desa Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, Senin (10/10/2016). Jokowi mengeluarkan ancaman kepada aparat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan pungutan liar (pungli) dalam kegiatan sertifikasi tanah.

Ribuan warga dari Gunungkidul, Sleman, Bantul, Kota dan Kulonprogo Senin siang jelang sore berkumpul di lapangan Desa Karangrejek, Wonosari. Mereka menerima penyerahan sertifikat sebanyak 2.853 bidang tanah.

Ribuan bidang tanah itu sejak setahun terakhir disertifikatkan oleh BPN melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Presiden Joko Widodo mengatakan, program Prona sudah berjalan selama 35 tahun, namun bertahun-tahun pula urusan sertifikasi tanah di Indonesia tidak kunjung beres.

“Mengurus sertifikat masih lama benar enggak? Mengurus sertifikat berbelit-belit benar enggak?,” ungkap Joko Widodo saat memberi sambutan di hadapan ribuan warga di Karangrejek.

Berbelit-belitnya layanan antara lain disebabkan minimnya jumlah petugas juru ukur tanah. Di Indonesia saat ini hanya ada 800 tenaga pengukur tanah, padahal idealnya dibutuhkan sebanyak 10.000 juru ukur tanah. Solusi ke depan kata dia, juru ukur tanah tidak lagi melibatkan PNS namun juga non PNS.

Prona menurutnya bertujuan mempercepat program sertifikasi tanah dengan waktu tidak lebih dari setahun. Selain itu masyarakat juga tidak boleh membayar sepeser pun uang pengurusan sertifikat tanah ke BPN seperti layaknya pengurusan reguler.

Prona lebih ditujukan pada masyarakat kecil seperti petani, nelayan dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut Jokowi, lambatnya pelayanan sertifikasi serta biaya yang mahal akan dituntaskan oleh program Prona.

Dirinya menargetkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyelesaikan penerbitan sertifikat sebanyak lima juta bidang tanah pada 2017, sebanyak tujuh juta sertifikat di 2018 serta sembilan juta sertifikat pada 2019.

Terkait layanan pengurusan sertifikat pula, Jokowi mengancam para aparat di BPN yang terindikasi melakukan pungutan liar (pungli).

“Di sini banyak pejabat BPN. Hati-hati mulai sekarang ini. Mulai hari ini akan saya pantau, cek setiap kantor dengan cara saya. Jangan ada lagi yang berbelit-belit, apalagi pungli. Saya ingatkan hati-hati,” tegas dia.