Antidipasi Ideologi Sesat, Pemda DIY Anggarkan Rp1,3 Miliar

Sunartono

Rabu, 16 November 2016 - 13:20 WIB

Nina Atmasari

Antidipasi Ideologi Sesat, Pemda DIY Anggarkan Rp1,3 Miliar

Ideologi sesat di DIY diantisipasi dengan pembinaan

Harianjogja.com, JOGJA - Pemda DIY menganggarkan Rp1,3 miliar melalui Badan Kesbangpol DIY untuk melaksanakan program bina ideologi pada 2017 mendatang.

DPRD DIY sepenuhnya mendukung rencana pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan tersebut. Program itu secara khusus untuk mengantisipasi sebaran ideologi sesat, terutama akan menyasar 420 eks Gafatar di DIY.

Kepala Badan Kesbangpol DIY Agung Supriyanto menjelaskan, anggaran Rp1,3 miliar sengaja disiapkan untuk program bina ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan pada 2017. Program itu akan menyasar 78 kecamatan di DIY, utamanya 420 eks Gafatar DIY yang sebelumnya dipulangkan dari tempat mereka eksodus.

Bentuk program, nantinya tidak sekedar penyuluhan, namun juga memberi kebebasan berargumen seperti pada eks Gafatar, untuk menggali sejauh mana pemahaman mereka terhadap paham yang diikuti.

"Kami kedepankan dialog [dalam program bina ideologi], karena kalau langsung dipaksa juga tidak mudah," terangnya seusai rapat tentang keamanan dan ketertiban Jogja di DPRD DIY, Selasa (15/11/2016).

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menyatakan, meski harus menggelontorkan Rp1,3 miliar, namun pihaknya mendukung program tersebut demi mengantisipasi adanya ideologi yang tak sejalan dengan pancasila.

Ia berharap, program serupa juga dilakukan oleh kabupaten/kota di DIY, sehingga bisa menyasar hingga level desa dan kelurahan. Eko menyarankan, sasaran bina ideologi tersebut tidak hanya kelompok sesat seperti Gafatar, melainkan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, agar bisa menjadi juru penerang untuk menjelaskan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat yang lain.

"Seperti guru juga karena setiap hari bertemu dengan murid, bisa mensosialisasikan dengan siswa, kemudian perangkat desa dan tokoh masyarakat forum komunikasi pimpinan kecamatan," ujar politisi PDIP ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News