KORUPSI BANTUL : Soal Pengadaan MCK, Ada Perbedaan Jumlah Material

Dugaan korupsi terjadi untuk pengadaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk masing-masing dusun di Desa Gadingsari, Bantul. (Arief Junianto/JIBI - Harian Jogja)
07 Desember 2016 11:55 WIB Arief Junianto Bantul Share :

Korupsi Bantul diduga terjadi untuk pengadaan MCK

Harianjogja.com, BANTUL -- Belum rampung penanganan dugaan kasus penyelewengan anggaran program Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Dusun Bergan Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, di tempat lain kini juga muncul dugaan kasus yang sama. Dugaan korupsi terkait dana blockgrant juga muncul di Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden.

(Baca Juga : http://www.solopos.com/2016/11/29/korupsi-bantul-kasus-dugaan-korupsi-ipal-komunal-penghitungan-kerugian-negara-molor-772584">KORUPSI BANTUL : Kasus Dugaan Korupsi IPAL Komunal, Penghitungan Kerugian Negara Molor)

Salah satu warga Dusun Klagaran Desa Gadingsari yang tak bersedia disebutkan namanya mengaku dugaan korupsi yang dilakukan secara sistemik terhadap anggaran program pengadaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk masing-masing dusun di Desa Gadingsari tersebut.
Kejanggalan ini terlihat dari perbedaan material di surat tanda terima dan barang yang diterima secara riil. Dia juga sempat menanyakan kepada pihak BKM Gadingsari. Dikisahkannya, ketika itu pihak BKM hanya meresponnya dengan mengirimkan pasir sebanyak satu colt tanpa disertai dengan material pendukungnya seperti semen, dan sebagainya.

Itulah sebabnya, ia menilai jumlah material yang diterimanya jelas tak mencapai Rp3,5 juta. Tak hanya itu, lantaran tak memiliki cukup uang guna merampungkan kekurangan material itu, bangunan MCK yang belum ada setengah jadi itu pun mangkrak hingga kini.

Ironisnya, salah satu anggota Badan Pemusyawarakatan Desa (BPD) Gadingsari Parmanto justru tak mengetahui sedikit pun mengenai program itu. Pihaknya baru mengetahui adanya program itu justru dari beberapa yang mengeluhkan tak tuntasnya bantuan material pembangunan fasilitas MCK untuk mereka.

Diakuinya, pihak BKM Gadingsari selama ini sama sekali tak pernah berkomunikasi dengan pihak BPD dan Pemdes Gadingsari terkait program tersebut. Itulah sebabnya, saat ditanya lebih jauh mengenai detail program itu, ia tak banyak menjelaskan. “Saya benar-benar tidak tahu. Wong kami sama sekali tak pernah diajak rembug,” katanya.

Meski begitu, dari hasil penelusurannya, ada puluhan warga dari masing-masing dusun yang ada di Dessa Gadingsari mengeluhkan tak tuntasnya penyaluran bantuan itu. Dikatakannya, penyaluran program itu diserahkan oleh BKM Gadingsari kepada 3 orang di tiap dusunnya.
“Padahal di Gadingsari ini ada 18 dusun. Nilai per unitnya adalah Rp3,5 juta dipotong biaya administrasi Rp500 ribu. Jadi yang diterima warga adalah Rp3 juta. Sudah, sebatas itu yang saya tahu,” katanya, Selasa (6/12/2016).