Kuota Transmigrasi Belum Jelas, Gunungkidul Masih Menunggu Pusat
Pemkab Gunungkidul masih menunggu kepastian kuota transmigrasi 2026 dari pemerintah pusat untuk 15 keluarga calon transmigran.
Suasana pelaksanaan Musda Semar Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo, Kamis (27/4/2017). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Gunungkidul Semar mendesak kepada Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Paguyuban http://m.harianjogja.com/?p=773240">Kepala Desa dan Perangkat Gunungkidul Semar mendesak kepada Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat. Desakan ini muncul dalam Musyawarah Daerah yang berlansung di Bangsal Sewokoprojo, Kamis (27/4/2017).
Kepala Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Bambang Setyawan BS mengatakan desakan untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat tidak lepas dari http://m.harianjogja.com/?p=796068">beban kerja yang dimiliki. Menurut dia, para perangkat dan kepala desa memiliki jam kerja yang non setop. Hal itu terjadi karena setiap dibutuhkan oleh warga harus terus memberikan pelayanan.
“Jam kerja kita tidak mengenal waktu, karena setiap dibutuhkan harus siap [memberikan pelayanan],” kata Bambang, Kamis.
Menurut dia, meski memiliki dedikasi tinggi terhadap pelayanan, namun dari sisi kesejahteraan dirasa belum memadai. Ini lantaran, penghasilan tetap yang diterima setiap bulan masih kecil, sedang untuk kewajiban para perangkat masih dibebani biaya untuk iuran BPJS Kesehatan lain. Di sisi lain, sambung Bambang, perangkat dan kepala desa juga masih dibebani untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
“Dengan penghasilan yang ada saat ini, jelas sulit untuk dapat ikut dalam program itu. Oleh karenanya, kami meminta ada kebijakan khsusus. Misalnya biaya BPJS Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pemkab, atau adanya kenaikan siltap,” katanya lagi.
Selain masalah siltap, Bambang juga meminta adanya pendampingan advokasi. Bantuan hukum ini dibutuhkan agar, pelaksanaan pemerintahan di desa berjalan dengan lancar, serta terhindar dari masalah hukum.
“Pendampingan ini dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban program. Jadi kalau nanti ada masalah, maka pemkab bisa memberikan bantuan,” ujarnya.
Ketua Paguyuban Kepala Desa Ismoyo DIY, Bibit Rustanto mengapresiasi pelaksanaan musda Paguyuban Semar di Gunungkidul. Harapannya dengan kegiatan ini, selain adanya proses pergantian pemimpin juga dapat menguatkan persatuan dan kesatuan organisasi.
Mengenai masalah kesejahteraan perangkat, menurut Bibit merupakan hal yang wajar. Terlebih lagi, saat ini keberadaan dana keistimewaan belum menyasar ke desa maupun dusun. Untuk itu, Bibit meminta partisipasi aktif dari paguyuban Semar Gunungkidul guna memperjuangkan pemanfaatan dana kesitimewaan sampai ke desa.
“Harus bersama karena ini demi kepentingan semua. Kalau berhasil, maka tidak menutup kemungkinan adanya tambahan siltap yang tidak hanya bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, tapi juga bisa didanai melalui danais,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul masih menunggu kepastian kuota transmigrasi 2026 dari pemerintah pusat untuk 15 keluarga calon transmigran.
MTA Pakem dan RSA UGM gelar donor darah di Sleman. Diikuti 150 peserta, bantu penuhi kebutuhan stok darah.
Jadwal KRL Jogja–Solo Minggu 5 Juli 2026 lengkap dari Jogja hingga Palur. Tarif Rp8.000, cek jam keberangkatan terbaru.
Pemerintah targetkan 40.000 Kopdes Merah Putih beroperasi Oktober 2026 untuk dorong ekonomi desa dan distribusi bantuan.
Jadwal KRL Jogja–Solo Minggu 5 Juli 2026 lengkap dari Jogja hingga Palur. Tarif Rp8.000, cek jam keberangkatan terbaru.
Polda Lampung gagalkan peredaran 5 kg sabu dan ekstasi di Bakauheni. Empat tersangka diamankan, termasuk oknum aparat.