Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Gunungkidul Belum Merata

Warga membedah rumah tak layak huni (RTLH) milik Wijianti di Dusun Gondang Legi RT 004/RW 004, Desa Sendang, Wonogiri, Minggu (2/4/2017). (Rudi Hartono/JIBI - Solopos)
08 Mei 2017 07:21 WIB Irwan A Syambudi Gunungkidul Share :

Bantuan bedah Rumah tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Gunungkidul belum merata

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL —Bantuan bedah Rumah tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Gunungkidul belum merata. Di Desa Nglipar, kecamatan Nglipar hingga saat ini masih terdapat 246 rumah tidak layak huni yang belum tersentuh bantuan tersebut.

Kepala Desa Nglipar, Heni Kusdiyanto mengatakan dari hasil pendataan lapangan dan disertai dengan gambar rumah yang jelas, ternyata masih terdapat 246 rumah tidak layak huni di wilayahnya. Jumlah itu tersebar di Dusun Sumberjo 19 rumah, Dusun Mengger 27 rumah, Dusun Nglipar Lor 51 rumah, Dusun Nglipar Kidul 42 rumah, Dusun Ngaliyan 63 rumah dan Dusun Kedungranti 44 rumah.

Dengan masih banyaknya RTLH yang masih merata di sejumlah Dusun itu, pihaknya terus berupaya agar mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Proposal sudah kami ajukan. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian,” kata dia, Minggu (7/5/2017).

Upaya mengajukan program bantuan bedah rumah kata dia sudah dilakukan sejak tahun 2015 lalu. Namun kenyataannya, Desa Nglipar dianggapnya sebagai desa yang bernasib apes karena tidak menerima bantuan bedah rumah tersebut.

Padahal kata dia proposal yang diajukan sudah sangat rinci, lengkap dengan gambar rumah dan penghasilan pemilik rumah yang dia nilai memang layak mendapatkan bantuan. “Kami sudah hampir putus asa karena proposal belum juga ditanggapi.

Ketika disinggung kemungkinan menggunakan dana desa secara berkala, Heni mengaku hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Pasalnya di Desa Nglipar, banyak memiliki warga miskin yang sama-sama membutuhkan bantuan. Sehingga dia tak mau ada konflik yang terjadi antar warga karena iri hati.

Terpisah, Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Gunungkidul, Bambang Antono mengatakan, hingga saat ini, program yang didukung pemerintah pusat melalui bedah rumah memang masih belum bisa menyasar semua RTLH. Pihaknya masih mencatat sekitar 25.000 kepala keluarga yang menempati rumah tidak layak huni.

Pada tahun ini, Gunungkidul mendapatkan kuota bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dari pemerintah pusat sebanyak 391 unit rumah. Jumlah tersebut terbagi untuk dua kecamatan. ”Masing-masing Kecamatan Ngawen sebanyak 291 unit RLTH  dan Kecamatan Nglipar mendapatkan 100 unit, semestinya Desa Nglipar juga termasuk” katanya.

Sementara itu, Camat Nglipar Witanto membenarkan di kecamatannya menerima bantuan bedah rumah sebanyak 100 unit. Sasaran yang akan direhab saat ini juga meliputi tiga desa, masing-masing desa Nglipar, Desa Pilangrejo dan Desa Pengkol. ”Untuk Desa Nglipar saya jamin akan menerima,” ujarnya.